Lahan belum diganti rugi Warga Tolak Pembangunan Bandara

Pembangunan Bandara Udara di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja terancam batal. hal ini sehubungan dengan adanya penolakan dari warga setempat. Penyebabnya adalah, lahan warga yang menjadi lokasi pembangunan bandara belum diganti rugi oleh pemerintah.
"Selama belum mendapat ganti rugi, kami selaku pemilik lahan menolak keras pembangunan bandara. Karena tanah tersebut juga adalah tanah adat," , kata salah seorang warga Tampo, Kecamatan Mengkendek. kemarin.

pihak pemerintah telah berjanji untuk mengadakan pertemuan lanjutan setelah adanya sosialisasi pada bulan Januari yang lalu. Namun sampai saat ini pertemuan yang dimaksud tidak pernah terjadi. Lalu, kenapa tiba-tiba sudah ditenderkan ?

Pengukuran sudah beberapa kali dilakukan namun warga dan pemerintah setempat juga tidak mengetahui dengan jelas batasannya. "Entahlah apa pemerintah setempat memang tidak tahu atau hanya menutup-nutupi," tambahnya.
Yang paling mengherankan, lanjut Halima, anggota DPRD Sulsel, Alex Palinggi dalam pernyataannya disalah satu media mengungkapkan kalau masalah pembebasan lahan bandara sudah beres, padahal kenyataannya belum ada kesepakatan.
Kepala Bandara Toraja, Daud yang dimintai konfirmasi, Senin 4 April, kemarin mengatakan sejauh ini pembangunan bandara sudah tahap pengumuman tender. "Tender sudah kita umumkan pada media dan batasnya sampai tanggal 7 April," ucapnya.
Adapun masalah dengan pembebasan lahan itu urusan pemerintah daerah dan propinsi.
Laksamana Christina, mantan anggota DPR RI yang juga warga asli Toraja yang kini menduduki jabatan staf ahli Menko Polhukam, sangat mendukung dengan adanya pembangunan bandara di Toraja sebagai pendukung wisata disana. Apalagi Toraja adalah ikon kedua setelah Bali. Tentunya sangat memungkinkan bila memiliki bandara yang mempercepat akses masuk dan perginya wisatawan. Namun, bila toh masih ada masalah dengan rakyat, sebaiknya pemerintah setempat dan propinsi menyelesaikannya terlebih dahulu dengan baik-baik tanpa merugikan rakyat setempat dan merampas hak rakyat.
Mantan staf ahli Menteri Perhubungan, Dr Y Paonganan juga mengkritisi pembangunan bandara Toraja karena terkesan dipaksakan. "Masalahnya, pembebasan lahan belum selesai kok bisa sudah ditederkan. Ada apa," ujarnya dengan nada tanya.
Sementara, lanjutnya, beberapa aspek yang lebih memungkinkan yakni perluasan bandara Bua yang kondisinya lebih layak memungkinkan, dekat dengan laut, serta lahan datar yang luas. Sedangkan lokasi bandara Toraja yang di atas ketinggian serta memiliki jarak pandang terbatas sehingga sulit diprediksi karena cuaca yang berubah-ubah. Secara teknis lokasi tersebut sangat rawan untuk dilakukan pendaratan akibat jarak pandang yang terbatas.
Sekadar info, estimasi anggaran pembangunan Bandara Toraja di Mengkendek mencapai Rp1 triliun. Namun penganggarannya dilakukan secara bertahap dan diperkirakan memakan waktu lebih dari 10 tahun. BACA SELENGKAPNYA..

PEMERINTAH POLANDIA MINATI KOPI TORAJA

Kopi asal Kabupaten Toraja sangat diminati oleh mancanegara termasuk Polandia. Minat pemerintah Polandia tersebut dilontarkan pihak Kedutaan Besar Polandia di Jakarta yang diwakili oleh Kepala Divisi Perdagangan Promosi dan Investasi, Romuald Morawski saat melakukan kunjungan selama tiga hari di Tana Toraja. Menurut Morawski, saat mengadakan petemuan dengan Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung di Makale, Kamis 31 Maret 2011, bahwa negaranya sangat berminat untuk mengembangkan dan menjajaki investasi produk kopi petani Tana Toraja yang memiliki cita rasa yang khas dan sangat terkenal di mancanegara.
Theofilus mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyambut baik minat Pemerintah Polandia untuk membangun kerjasama dengan pengusaha kopi di Tana Toraja. Pengusaha Polandia rencananya akan langsung membeli hasil panen kopi dari petani. Ini untuk menjamin keaslian kopi asal Tana Toraja. Karena kendala selama ini adalah penikmat kopi sering mengeluhkan keaslian kopi asal Tana Toraja yang beredar di pasar, yang terkadang tidak memiliki cita rasa yang khas. Ini bisa mengakibatkan produk kopi Toraja kalah bersaing dengan produk kopi dari daerah lain. Untuk tetap menjaga keaslian kopi Tana Toraja, dibutuhkan hubungan langsung antara pengusaha dengan petani kopi. Usai menerima Perwakilan Kedutaan Besar Polandia, Theofilus mengatakan, Pemerintah Tana Toraja akan memberikan garansi bagi para pengusaha yang berminat berinvestasi terhadap produk kopi Tana Toraja.


Sumber : http://www.sulsel.go.id

BACA SELENGKAPNYA..

2 insiden pada Acara Pelantikan SOBAT

Pasangan Frederik Batti Sorring dan Frederik Rombe Layuk (SOBAT) yang berhasil mendapatkan suara mayoritas pada dua putaran Pemilihan kepala daerah Toraja Utara yang lalu, resmi menduduki jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toraja utara periode 2011 - 2016. hal ini ditandai dengan usainya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan tersebut oleh Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yasin Limpo di Rantepao pada kamis 31 Maret kemarin.
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, pasangan Frederik Batti Sorring dan Frederik Rombe Layuk (SOBAT) oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo ini, menjadi babak baru dalam sejarah kabupaten termuda di Sulsel ini. Pasangan ini akan menjadi bagian dari sejarah Toraja Utara dimana pasangan ini adalah kepala daerah pertama hasil pilihan rakyat secara langsung dan demokrtis.

Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk yang dilakukan melalui Sidang Istimewa DPRD Toraja Utara dipimpin oleh ketua DPRD Toraja Utara Ir krisma Pirade di lapangan Kodim Rantepao, ibukota Toraja Utara. Dalam Acara Pelantikan ini terjadi insiden robohnya panggung yang digunakan oleh para undangan.

Kejadian di sela-sela acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara ini, membuat ribuan tamu undangan yang duduk di panggung tersebut kaget dan panik.

Panggung yang roboh tersebut adalah panggung yang digunakan oleh tamu VIP C. Panggung tamu undangan yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara tidak kuat menahan beban yang terlalu berat.

Kejadian ini juga sempat membuat ribuan tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut barhamburan di sekitar panggung.

Petugas keamanan dan panitia penyelenggara pun langsung melakukan pembenahan panggung, sehingga acara pelantikan pun dapat dilanjutkan.

Beruntung insiden tersebut berlangsung dengan cepat dan tidak menimbulkan korban luka.

Insiden kedua kembali terjadi justru disaat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo baru tiba di lokasi acaranya. Kali ini panggung VIP sebelah kanan yang mendapat giliran rubuh. Insiden ini membuat sejumlah undangan panik dan berteriak. Meskipun begitu, acara pelantikan tetap dilanjutkan.

Pada pelantikan itu, Gubernur meminta kepada pasangan kepala daerah terpilih Frederik Batti Sorring dan Frederik Rombe Layuk untuk tidak melupakan janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat selama kampanye Pilkada.

“Jangan pernah melupakan janji yang telah disampaikan kepada masyarakat, sebab jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ungkap Gubernur.

Tamu-tamu pejabat dari berbagai daerah di antaranya, Wakil Gubernur Papua, Anggota DPR RI, Markus Nari, Anggota DPD RI, Litha Brent, para anggota DPRD Sulawesi Selatan, Bupati dan unsur Muspida kabupaten Tanatoraja, unsur Muspida Toraja Utara, serta sejumlah pejabat lainnya ikut hadir dalam acara pelantikan ini.
Acara Pelantikan ini dimeriahkan pula oleh penampilan Siswa SMP Negeri 1 Rantepao
yang menghibur para undangan dengan membawakan beberapa lagu daerah toraja dengan menggunakan musik bambu. BACA SELENGKAPNYA..

DPRD Tana Toraja Akan Bentuk Fraksi Baru

Memasuki tahun kedua DPRD Tana Toraja mulai menunjukkan kinerja dan dinamika politik di kalangan anggota DPRD. Kinerja terlihat dari penetapan APBD yang tepat waktu, transparansi APBD tahun berturu-turut melalui poster dan masih banyak kinerja fositif yang diperlihatkan oleh anggota DPRD pilihan rakyat ini.

DPRD Tana Toraja yang didukung oleh 30 orang anggota dari berbagai partai politik, terkumpul dalam lima fraksi. Kelima fraksi di DPRD saat ini adalah Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PDK dan Fraksi Kerukunan.
Setelah satu tahun lebih berkumpul dan berbagi dalam fraksi, kini beberapa orang anggota DPRD mencoba mewacanakan untuk membentuk fraksi baru. Mereka yang mewacanakan fraksi baru ini adalah dari Partai Persatan Daerah dan PKPI. Pembentukan fraksi dimungkinkan dalam undang-undang dengan minimal tiga orang anggota DPRD.
Menurut Septianus Toding Komba dari PPD, pembentukan fraksi baru demi mewujudkan demokratisasi dan dinamika politik di tubuh DPRD itu sendiri.
Wakil Ketua DPRD dari PDIP Semuel Eban K. Mundi menilai wacana pembentukan fraksi baru di DPRD itu adalah hal yang wajar selama memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU. “Inikan bagian dinamika politik yang memang harus terus berjalan. Lebih banyak fraksi juga lebih baik agar tidak monoton kebijakan…” terang Semuel Eban K. Mundi.

Komite Pemantau Legislatif Indonesia wilayah Toraja, berpendapat bahwa pembentukan Fraksi itu hal yang wajar. Namun harus dilihat tujuan dari pembentukan fraksi tersebut, jangan sampai hanya untuk kepentingan kelompok atau individu.

“Kan kasian rakyat jika banyak fraksi dan perdebatan fraksi lebih panjang namun kurang menyentuh hal yang substansi untuk kepentingan rakyat. Semoga saja wacana fraksi ini murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Tana Toraja…” tandas Muhammad Jafar dari Kopel

Sumber : http://www.kopel-online.com

BACA SELENGKAPNYA..

Anggota DPRD Tana Toraja sudah 2 bulan tidak terima tunjangan

selama dua bulan terakhir anggota DPRD Tana Toraja hanya menerima gaji pokok, sementara tunjangan perumahan dan komunikasi tidak diberikan. demikian informasi yang berhasil didapatkan dari beberapa anggota DPRD Tana Toraja. Alasan pemerintah daerah adalah tidak adanya uang di kas daerah, kata beberapa anggota DPRD.
Gaji dan tunjangan adalah hak anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU. Namun di Tana Toraja hak anggota DPRD tersebut seolah diabaikan oleh pemerintah daerah.
Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa kantor DPRD menjadi sepi. Karena tidak diberikannya sebagian hak anggota DPRD membuat sebagian anggota DPRD menjadi malas berkantor. BACA SELENGKAPNYA..

Pemerintah Kab. Tana Toraja menyerahkan asset ke Kab. Toraja Utara

Penyerahan asset pemerintah Tana Toraja kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahap pertama telah dilaksanakan pada hari jumat (25/3) yang lalu. Adapun asset yang diserahkan berupa tanah, bangunan, jaringan jalan dan jembatan, dan jaringan irigasi. Penyerahan tahap pertama ini berlangsung di halaman kantor bupati Toraja Utara.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPAKD) Toraja Utara, Firdaus Rin Bata, menyatakan Bupati Tana Toraja Thefilus Allorerung dan Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi yang menyerahkan langsung aset itu kepada Bupati dan Ketua DPRD Toraja Utara. Penyerahan itu disaksikan oleh kepala SKPD se kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
“Penyerahan asset tersebut langsung diserahkan oleh Bapak Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE dan Ketua DPRD Tana Toraja, Wellem Sambolangi, SE
kepada bupati dan ketua DPRD Toraja Utara,” jelas Firdaus.
Dijelaskan, penyerahan aset tersebut merupakan tahap pertama dari beberapa tahapan. Aset yang akan diserahkan, yakni beberapa bidang tanah milik pemerintah, bangunan kantor dan bangunan lainnya, jalan dan jembatan yang ada di wilayah Toraja Utara, serta jaringan irigasi.
“Ini baru penyerahan tahap pertama, yakni aset tidak bergerak. Untuk aset bergerak nanti menyusul,” jelas Firdaus.
Ditanya berapa nilai aset yang diserahkan, Firdaus mengatakan pihaknya masih menghitung, sebab Pemkab Tana Toraja tidak memberikan perhitungan total asset yang diserahkan. “Kami masih menghitung karena tidak ada pengantar mengenai total aset yang diserahkan, yang ada hanya daftar asset yang harus dihitung ulang bagian akuntansi,” katanya. BACA SELENGKAPNYA..

Siapa yang Bakal Memimpin Partai Demokrat Tana Toraja ?

isu suksesi kepemimpinan Partai Demokrat Tana Toraja semakin menyeruak ke permukaan. beberapa nama diberitakan akan ikut meramaikan bursa calon Ketua Partai Demokrat Tana Toraja. diantaranya pelaksana tugas (plt) Ketua Partai Demokrat Neli Dase, Esther D. Palloan yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Tana Toraja, Mantan Bupati Tana Toraja, Johanis Amping Situru', SH, serta Victor Datuan Batara (Mantan Calon Bupati Tana Toraja dan mantan Kapolres Tana Toraja). Namun, dari sejumlah figur tersebut hanya Victor Datuan Batara yang secara terang-terangan menyatakan siap maju dalam bursa pencalonan Ketua Partai besutan SBY tersebut. Victor Datuan Batara saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Keamanan dan Ketertiban di DPD Partai Demokrat Prop. Sulawesi Selatan.

"Saya siap maju untuk membesarkan Partai Demokrat Tana Toraja. tentu saja saya mengharapkan dukungan dari pengurus kecamatan, dan kalau mayoritas pengurus kecamatan mendukung saya, maka hal tersebut (memimpin Partai Demokrat-red) akan sangat mungkin terjadi." kata Victor.

Saat ini jabatan ketua Partai Demokrat Tana Toraja di jabat oleh pelaksana tugas (plt) Neli Dase. dimana sebelumnya Posisi ketua DPC Demokrat Tana Toraja terakhir kali dijabat Yohanis Embon Tandipayuk.
BACA SELENGKAPNYA..