Kantor Bupati Pemkab Toraja yang baru terancam di eksekusi paksa.

Kec. MAKALE -- Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tana Toraja terancam dihentikan. Hal ini sehubungan dengan kemenangan gugatan Keluarga Sombolinggi atas lokasi pembangunan Kantor Bupati Tana Toraja, khususnya blok satu yang adalah eks kantor DPRD Tana Toraja di Mahkamah Agung (MA). Pekerjaan proyek tersebut ditangani PT Usaha Subur Sejahtera. Dana yang dihabiskan mencapai Rp 9.229.400.000.

Antonius T. Tulak, Penasehat Hukum Keluarga Sombolinggi mengatakan, Lokasi kantor Bupati yang baru, khususnya blok satu yang merupakan eks gedung DPRD, sejak diperkarakan sudah tiga kali dimenangkan kliennya.
tiga putusan pengadilan yang dikeluarkan dan tetap memenangkan keluarga Sombolinggi tersebut adalah : Pertama putusan PN Makale No. 09/PDT.G/2007 tanggal 13 November 2007, putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.37/PDT/2008 tanggal 18 November 2008, dan putusan Mahkamah Agung (MA) No.1741 /K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010.

"Keluarga Sombolinggi menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 6 miliar,'' tutur Antonius.

Sesuai dengan aturan dalam hukum acara perdata, maka pihak penggugat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan agar tergugat segera mematuhi putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) tersebut. dan berharap agar PN Makale segera melakukan eksekusi paksa atas lokasi kantor blok satu tersebut.

Antonius T. Tulak mengatakan "PN Makale telah menindaklanjuti permohonan eksekusi dengan memberikan teguran kepada tergugat,''

"tertundanya eksekusi terhadap kantor Bupati disebabkan karena tergugat belum membayar biaya eksekusi," demikian keterangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, HR Patongloan.

"Kepada tergugat ada dua opsi penyelesaian yang bisa ditempuh. Apakah bangunan dibongkar atau membayar ganti rugi sesuai permintaan pengunggat,'' kata Patongloan.

Menurut dia, meskipun pemkab masih menempuh upaya hukum luar biasa, bukan berarti menunda eksekusi, melainkan jalan terus. Namun karena obyek sengketa adalah aset pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik, maka perlu ada kesepakatan kedua belah pihak untuk solusi penyelesaiannya.

Enos Karoma, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Tana Toraja, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima teguran dari Pengadilan. Namun, menurut Enos, eksekusi paksa tidak serta merta diterima oleh pemkab tana toraja. karena kepemilikan tanah lokasi kantor Bupati blok satu telah bersertifikat aset milik pemkab.

"Bukti kepemilikannya hanya satu orang. Pemkab telah membeli secara sah yang dibuktikan dengan dokumen penjualan,'' jelasnya.

Sementara ini Pihak Pemkab Tana Toraja telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) ke MA. Karena itu Pihak Pemkab meminta agar pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini bersabar menunggu proses dan hasilnya.
BACA SELENGKAPNYA..

APBD 2011 Tana Toraja akan dipublikasikan

TANA TORAJA - Komitmen DPRD untuk terus mendorong pemerintahan yang transparan sepertinya bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini terlihat dari adanya rencana untuk kembali mempublikasikan APBD 2011 dalam bentuk poster, booklet dan baliho.Publikasi APBD di Tana Toraja ini sudah 3 tahun berturut- turut mulai dari tahun 2009, 2010 dan 2011. Publikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawan moril anggota DPRD kepada konstituennya untuk terus memperlihatkan seberapa besar anggaran yang ada di Tana Toraja.
Publikasi ini rencananya akan memuat ringkasan APBD, nama pejabat penanggung jawab anggaran serta nomor kontaknya dalam bentuk poster dan baliho yang akan dipasanmg di tempat-tempat umum dan mudah dilihat oleh masyarakat. Sementara untuk booklet rencananya akan memuat daftar program dan kegiatan yang masuk di setiap kecamatan.
Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi yang ditemui beberapa waktu lalu menilai publikasi APBD dalam bentuk poster selama ini cukup baik. “Poster APBD yang dipasang di tempat-tempat umum sangat baik sebagai media informasi kepada masyarakat,” terang politisi Golkar ini.

BACA SELENGKAPNYA..

Diklat Prajabatan 2011 bagi CPNS 2009 di Hotel Sahid Mengkendek

MAKALE-- Prajabatan bagi 144 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat pada tahun 2009 dilaksanakan di Hotel Sahid Mengkendek, pada hari Selasa, 16 Maret 2011. Wakil Bupati Tana Toraja, Ibu Adelheid Situru yang membuka Diklat Prajabatan ini memberikan sambutannya bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional.. oleh karenanya kualitas, profesionalisme dan kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam mengemban tugas di lingkungan kerjanya masing-masing, sangat dibutuhkan.
Pelaksanaan Diklat prajabatan bagi CPNS merupakan upaya peningkatan SDM dan profesionalisme aparat. ''Kita harapkan melalui Diklat ini, CPNS dapat menjadi kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas,'' jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Tana Toraja, Very Bitticaca SE MPd dalam laporannya menyebutkan, peserta Diklat Prajabatan 2011 ini diikuti 144 CPNS 2009 yang diangkat melalui jalur honorer.
Prajabatan itu dibagi empat angkatan. Pertama CPNS golongan III sebanyak 33 orang pada 16 Maret hingga 7 April.
Angkatan kedua CPNS golongan I dan II diikuti 40 orang pada 19 Maret hingga 7 April. Angkatan ketiga 40 orang dan angkatan keempat 33 orang pada 25 Maret hingga 13 Mei mendatang.
Ikut hadir dalam pembukaan Prajabatan ini Kepala Badan Diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Prop. Sulawesi Selatan, Bapak Imran.

BACA SELENGKAPNYA..

Enos Karoma Menguat Sekkab

MAKALE-- Tiga orang calon Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tana Toraja yakni Enos Karoma SE MH, Maiyer Dengen SE MSi, dan P Karaeng. Dari tiga calon Sekkab Tana Toraja itu, berbagai pihak memprediksi yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan karir tertinggi bagi seorang PNS itu adalah Enos Karoma.
Ketiga nama yang dikirim bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung ke Propinsi Sulsel untuk proses jabatan Sekab defenitif Kabupaten Tana Toraja adalah merupakan pejabat senior. Maiyer Dengen misalnya saat ini adalah kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Tana Toraja. Sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala DPKKAD, Tana Toraja Maiyer Dengen pernah menduduki jabatan Asisten Administrai Umum Pemkab Tana Toraja.
Sementara, P Karaeng sendiri saat ini selain sebagai staf ahli bupati bidang hukum di Pemkab juga adalah Plt Kadis Pertambangan Kabupaten Tana Toraja. Sebelum menduduki jabatan itu, P Karaeng adalah mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tana Toraja. Sehingga keduanya dinilai layak untuk menduduki jabatan Sekab Tana Toraja ke depan.
Namun berbagai pihak memprediksi bahwa dari tiga calon sekab Tana Toraja tersebut yang paling berpeluang adalah Enos Karoma SE MH.
Alasannya karena Enos Karoma, merupakan pejabat paling senior dalam jajaran Pemkab Tana Toraja dibandingkan dua nama calon lainnya. Misalnya Enos Karoma, pernah menduduki jabatan Camat, kepala Bagian di Sekretariat Daerah sebelum menduduki jabatan Eselon dua sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Asisten Pemerintahan di Pemkab Tana Toraja. Juga sejak setahun lalu, Enos Karoma menduduki Plt Sekab Tana Toraja menggantikan Theopilus Allorerung.
"Kami kira Pak Enos Karoma, yang akan menduduki jabatan defenitif Sekab Tana Toraja. Itu karena dari semua yang diusulkan Pak Enos Karoma yang paling senior dan juga saat ini sebagai Plt Sekab," ungkap sejumlah PNS dalam lingkungan Pemkab Tana Toraja, pada koran ini kemarin.
Sementara itu, Enos Karoma ketika dihubungi koran ini terkait dengan prediksi tersebut enggan menanggapinya. Enos Karoma yang juga mantan Camat Mengkendek itu hanya menyerahkan sepenuhnya kepada proses yang tengah berjalan dan sesuai penilaian Tim Baperjakat Propinsi Sulawesi-Selatan.
"Pak Maiyer Dengen dan P.Karaeng itu memang yunior dari Saya, karena keduanya adalah mantan bawahan saya dulu. Tetapi yang pasti bahwa keduanya juga punya kemampuan untuk menduduki jabatan ini, dan saya bangga itu. Tetapi kita serahkan saja kepada proses," singkatnya pada koran ini. (kim/ikh) BACA SELENGKAPNYA..

37 Anggota Dewan Tana Toraja Periode 1999 - 2004, mengembalikan uang

Sebanyak 37 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Toraja periode 1999 – 2004 yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi, mengembalikan sebagian dana yang mereka ambil. Pengembalian dana tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang bergulir di Kejaksanaan Negeri Makale di Sulawesi Selatan.

Pengembalian itu sifatnya hanya meringankan hukuman. Perbuatan pidananya akan tetap diproses oleh Pengadilan Negeri,” Ungkap Adrianus, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksanaan Negeri Makale. Uang yang mereka kembalikan yaitu dana pemberdayaan perempuan pada 2002 sebesar 360 juta dan pengadaan barang dan jasa 2003 sebesar 634,8 Juta.
Sedangkan uang yang belum dikembalikan adalah anggaran biaya mobilitas senilai Rp. 1,6 Milliar pada 2002. Semua dana itu bersumber dari anggaran daerah. Para tersangka tersebut empat diantaranya Pither Sosang, Bara’ Allo Tambing, Dede Sudirman, dan Philipus Tandirerung (almarhum).
Adapun lima tersangka lainnya, MG. Lebang, Yosafat, Y. T. Paonganan, M.R Patila dan J.K. Tondok. Mereka ini masih menjadi anggota Dewan. Yosafat dan MG Lebang menjadi wakil rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk tersangka yang meninggal uang dikembalikan oleh ahli warisnya,” kata Adrianus. Beberapa hari yang lalu, tepatnya selasa, 7 Maret Kejaksaan kembali memeriks mereka. “Pada pemeriksaan tersebut paea tersangka bersaksi untuk diri mereka sendiri,” Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Makale Paris Pasaribu.

BACA SELENGKAPNYA..

Theofilus Hidupkan Gotong Royong

MAKALE-- Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung SE menghidupkan kembali budaya gotong royong yang mulai 'punah'. Selama sebulan, pemerintah bersama masyarakat melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan.Untuk mengawali Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kabupaten Tana Toraja tahun 2011 dilaksanakan kerja massal kebersihan lingkungan kota Makale, Jumat kemarin.

Para PNS dari seluruh SKPD bersama masyarakat turun tangan untuk melakukan kebersihan lingkungan, termasuk sungai.
Menurut Wakil Ketua PKK Kabupaten Tana Toraja, Dra Dice Kondorura MH, kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama satu bulan ke depan. Berbagai kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan akan dilaksanakan dipimpin Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung, SE dan ketua tim penggerak PKK Tana Toraja, Ny Yuriana Allorerung.
"Kegiatan yang akan kita lakukan antara lain, kerja bhakti, pelayanan KB dan kesehatan sunatan massal. Juga menanam bibit pohon pada poros Makale dan Makale Utara, lomba pasar desa, cerdas cermat bagi kader PKK, lomba administrasi PKK, lomba UP2K, lomba Posyandu, lomba makanan tambahan balita dan lansia," tandasnya pada koran ini.
Khusus kebersihan lingkungan di Makale, Jumat kemarin sebagai wujud kegotongroyongan masyarakat bersama para PNS,mereka secara bersama-sama memerangi sampah. Seluruh saluran air dan sungai yang terdapat di dalam kota Makale dibersihkan termasuk lokasi pasar Makale. Nampaknya seluruh elemen masyarakat menyadari akan kondisi kebersihan lingkungan yang terbilang jorok.
"Ini baru awal yang kita lakukan, kita berharap agar gerakan ini akan menjadi kesadaran masyarakat hingga masyarakat yang ada di pedesaan," paparnya.
Dijelaskan Dice Kondorura bahwa dasar pelaksanaan kegiatan HKG, BBGRM ini sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No.411.3/109/SJ tanggal 13 Januari 2011. 

 

Sumber : Palopo Pos Edisi : 12 Maret 2011

BACA SELENGKAPNYA..

Bupati Diminta Jadi Intel Gerindra

MAKALE-- Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE diminta menjadi intel terhadap aktifitas Pengurus DPC Partai Gerinda Tana Toraja. Bupati diminta melaporkan Pengurus DPC Partai Gerindra jika ada kegiatannya yang merugikan masyarakat Bumi Lakipadada.

Harapan tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi-Selatan, H Andi Rudiyanto Asapa SH MH dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus DPC Partai Gerindra Tana Toraja, Selasa siang kemarin di Gedung wanita Makale.

Pengurus yang dilantik adalah DR Ir Marcellus Rantetana MSc sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tana Toraja, didamping Esra Sonda Bassa sebagai Sekretaris dan Mery Rante Allo sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Tana Toraja.
Menurut Andi Rudiyanto Asapa yang juga bupati Sinjai itu, bahwa seluruh aktivitas Pengurus dan kader Partai Gerindra harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengurus Partai Gerindra diminta bersinergi dengan program pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Kami minta pak bupati jadi intel terhadap kegiatan pengurus DPC Partai Gerindra Tana Toraja. Kader Partai Gerindra harus bersama Pemerintah untuk mensejehterakan masyarakat Daerah Tana Toraja," harapnya disambut tepuk tangan.
Asapa berjanji akan selalu menanyakan kepada bupati terkait program dan kegiatan yang dilakukan pengurus DPC Partai Gerindra beserta jajarannya di Tana Toraja. Jika ada Pengurus Partai Gerindra yang ternyata merugikan masyarakat, Andi Rudiyanto Asapa berjanji akan menindak anggotanya. Itu penting, agar Partai Gerindra Tana Toraja dapat membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat.
"Setiap kami rapat dengan Pak Bupati di Gubernuran, pasti kami akan
tanya beliau (bupati, red) mengenai kegiatan Pengurus DPC Partai Gerindra Tana Toraja. Kami minta agar Pengurus Partai Gerindra Tana Toraja membuat konsep dan program kegiatan yang jelas kemudian disampaikan kepada bupati untuk diproses bersama DPRD Tana Toraja," tandas Asapa.
Sebelumnya, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, SE dalam sambutannya juga mengajak Partai Gerindra Tana Toraja untuk bahu-membahu dengan Pemerintah membangun Tana Toraja. Bupati meminta agar semua Partai Politik termasuk Partai Gerindra menjadikan Tana Toraja sebagai daerah garapan bersama dan medan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat
"Mari kita jadikan Tana Toraja sebagai daerah garapan bersama, melakukan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mewujudkan demokrasi di Tana Toraja," harap bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, SE.
Juga sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Tana Toraja, Marcellus Rantetana dalam sambutannya seusai dilantik berjanji akan bahu-membahu dengan Pemkab Tana Toraja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Marcellus Rantetana berjanji akan membuat program yang konkrit untuk kepentingan pembangunan Tana Toraja ke depan.
"Partai Gerindra akan bahu-membahu dan membuat program yang konkrit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tana Toraja," janjinya

BACA SELENGKAPNYA..