PEREMPUAN DAN LINGKUNGAN

Sejak awal sejarah manusia, perempuan pada dasarnya telah memberikan kontribusi kepada konservasi, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Di seluruh dunia mereka memainkan peran berbeda dari laki-laki: dalam mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan, dalam mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, dalam pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat mereka menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan yang tepat.

Komitmen, keberanian, ketahanan dan kesabaran dari jutaan individu dan kelompok perempuan terorganisir di lingkungan mereka adalah luar biasa: ilmuwan perempuan, aktivis perempuan dan perempuan lokal di pedesaan dan perkotaan. Hari demi hari mereka melakukan tugas produksi dan reproduksi mereka, melanjutkan hubungan antara manusia dan lingkungan fisik, sehingga mendemonstrasikan pemahaman mendalam dan pengetahuan teknis mengenai karakteristik ekologi dari lingkungannya :

Ruth Lilongula dari Solomon Islands: “Keanekaragaman hayati adalah sangat inti dari keberadaan kami dalam komunitas kami. Anda tidak dapat mengatakan berapa dolar nilainya karena ini adalah budaya dan kelangsungan hidup kami. Dalam konteks ini keanekaragaman hayati yang tak ternilai… Kami menghargai lingkungan sebagai identitas kami, seperti halnya kami dan warisan yang diberikan kepada kami ... lingkungan kami berarti banyak hal, sebuah kelas, apotik, dan supermarket.” (UNEP/IT, 1999)

“Mungkin tidak ada kelompok masyarakat yang lebih terpengaruh oleh kerusakan lingkungan hidup dibandingkan perempuan miskin desa. Setiap subuh mereka harus berjalan kaki sangat jauh untuk mencari bahan bakar, makanan dan air. Tidak masalah jika perempuan itu sudah tua, muda atau hamil: kebutuhan rumah tangga yang sangat penting harus terkumpul setelah hari yang melelahkan, setiap waktu lebih lama dan lebih membosankan….”(CSE 1985: 172)

Ini hanya beberapa contoh dari banyak sekali yang menunjukkan interaksi perempuan dengan lingkungan. Namun: Diskusi tentang Perempuan dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan masih sangat terbatas - dengan beberapa pengecualian. Pengetahuan perempuan dan minat mereka sering diabaikan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta dalam sains dan teknologi; akses ke dan kontrol atas sumber daya terbatas dan terancam; kesehatan dan kesejahteraan mereka adalah yang paling banyak terkena pencemaran dan kerusakan lingkungan.


Sawah Kering, Ratusan Wanita dari Pantura Pungut Sisa Sayuran; Perempuan Pantura Tak Pernah Menyerah. Demikian judul liputan berturut-turut di halaman satu Kompas (1-2/9/3). Meskipun bukan berita baru, berita ini tetap membuat miris. Diberitakan ratusan perempuan dari pantura Jawa Barat beramai-ramai menjadi pemungut sisa sayuran atau buruh pemetik cabai di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Apa yang menimpa perempuan pedesaan? Mengapa kemiskinan menjadi wajah perempuan? Mengapa di bumi yang kaya raya ini, perempuan terjerembab dalam kemiskinan?

Dalam skenario pembangunan patriarki di mana pertumbuhan ekonomi menjadi panglima, nasib rakyat tergantung pada kekuatan modal dari negara maju. Neoliberalisme dengan resep dasar deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi sekilas tidak bermakna. Tetapi, implementasi resep ini adalah hegemoni pasar, kekerasan, penindasan, monopoli pasar, aturan perdagangan, pemaksaan pendekatan seragam, dan masif.

Revolusi Hijau sejak tahun 1960-an awalnya berhasil mengantar Indonesia sebagai negara swasembada beras tahun 1984. Sepuluh tahun kemudian, hingga detik ini, kita kembali mengimpor beras. Jelaslah, kita mengalami kerugian material tak terhingga, begitu pula yang imaterial. Kini pertanian tergantung pada teknologi yang diproduksi oleh perusahaan multinasional. Tanah terdegradasi dan mata rantai kehidupan rusak. Sementara harga pupuk makin mahal, harga gabah jarang naik secara signifikan.

Dampak bagi perempuan

Kenyataan menunjukkan, eksploitasi lingkungan secara langsung dan khas berdampak pada perempuan. Kisah ratusan perempuan di atas adalah sepenggal kisah miskinnya perempuan dalam arti luas. Revolusi Hijau memaksa penggunaan bibit unggul sehingga pemilihan bibit yang tadinya dikuasai perempuan kini tersingkir. Pemaksaan jenis tanaman tertentu meminggirkan perempuan karena pengetahuannya atas keanekaan tanaman tidak lagi dihargai. Ditambah mekanisasi intensif, mengabaikan eksistensi perempuan karena tidak diperhitungkan kapasitas, kemampuan, dan struktur tubuhnya.

Penggunaan huller, menyingkirkan pemakaian ani-ani, diganti sabit yang lebih berat sehingga perempuan kehilangan atau bertambah beban pekerjaannya. Perempuan tersingkir ketika peralatan modern diperkenalkan dan diasosiasikan dengan peran laki-laki, sementara akses perempuan pada pengambilan keputusan tetap tak ada.

Demi bertahan hidup, perempuan menjadi buruh tani dengan beban kerja berlebih, upah minim, dan risiko kerja tinggi. Perempuan kemudian terdesak bekerja di sektor yang tak terlindungi dan eksploitatif, yaitu dengan bermigrasi. Inilah yang menjelaskan mengapa kantong kemiskinan pedesaan juga menjadi daerah asal buruh migran, pekerja seks, dan pekerja sektor informal. Perempuan bermigrasi mencari kerja meningkat tajam dalam dekade terakhir. Umumnya terjerembab menjadi korban perdagangan. Selain itu, dalam berbagai konflik lingkungan, perempuan menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan.
(*)ivon_getrida BACA SELENGKAPNYA..

Tidak Benar Pupuk Gratis Diperjualbelikan

MAKALE-- Isu yang menyebutkan adanya penyelewengan terhadap bantuan pupuk Gratis dari pemerintah pada tahun 2010, dibantah oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), Bpk Marthen Biu. isu yang merebak adalah bahwa bantuan pupuk gratis tersebut telah diperjual belikan. ditegaskan oleh Kepala BKPP Tana Toraja bahwa bantuan pupuk gratis dari pemerintah tersebut tidak pernah diperjual belikan.

"Memang di akui ada beberapa pupuk gratis yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat atau terlantar" akunya.
ditambahkan Marthen "Kami tidak pernah menyaluran pupuk gratis kepada masyarakat. Karena itu bukan urusan BKPP Tana Toraja," tepis Marthen serius.
Apalagi, kalau ada tudingan yang menyebutkan bahwa penyaluran pupuk gratis itu kemudian diduga dijual ke petani oleh oknum di BKPP Tana Toraja. Marthen Biu menyesalkan tudingan yang tidak berdasar itu, karena akibat tuduhan itu nama baiknya bisa rusak.
"Sekali lagi, tidak ada penyaluran pupuk gratis oleh BKPP Tana Toraja. Terlebih kalau kami dituding menjual pembagian pupuk gratis itu kepada petani, sama sekali tidak benar," papar Marthen.
Untuk diketahui sebelumnya, seperti dilansir koran palopo pos edisi pekan lalu, Abdul Latif Jaelani Hasibuan membeberkan temuannya di lapangan terkait pupuk gratis.
Dalam pengamatannya di lapangan, Hasibuan mengaku menemukan tumpukan pupuk di pos ronda dan di kolong rumah warga yang diduga bantuan pupuk gratis untuk petani dengan kondisi yang sudah rusak karena tidak digunakan petani.
Terkait dengan itu, Hasibuan sangat menyesalkan kejadian itu, karena pupuk ternyata tidak dimanfaatkan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Hasibuan lalu menduga bantuan pupuk gratis itu, selain salah sasaran juga diduga pupuk itu tidak sesuai kebutuhan masyarakat petani.
"Kami tidak katakan pupuk itu diperjualbelikan oleh oknum BKPP Tana Toraja. Tetapi yang pasti bahwa ada pupuk bertumpuk di pos ronda dan kolong rumah warga yang kami duga itu bantuan pupuk gratis kepada petani," tandas Hasibuan.
Bantuan pupuk disalurkan pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang dikelola masyarakat. "Kami tidak pernah menduga atau mengeluarkan pernyataan seperti itu," elaknya. BACA SELENGKAPNYA..

DISKUSI TERBUKA MENUJU MAKALE "BERSINAR"

Diskusi terbuka menuju Makale "BERSINAR" (Bersih, Indah, Nyaman dan Religius) telah dilaksanakan kemarin, Senin 1 Maret 2011 bertempat di Gedung Wanita. Diskusi ini dihadiri sekitar 150 orang yang terdiri dari Muspida, anggota DPRD, SKPD dalam lingkup Pemkap Tana Toraja, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, sekolah, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam pidatonya pembukaannya, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung,SE, mengatakan bahwa sangat mensupport kegiatan ini dan mengharapkan ini menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan berjanji akan memberikan dana sebesar 200 juta rupiah sebagai reward untuk lingkungan yang terbersih yang mana penilaiannya akan dilakukan sepanjang tahun.

Diskusi ini merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan Gerakan Makale Bersinar dan bertindak sebagai fasilitator diskusi Ir. Petrus Nari Toding,M.Si. Diskusi terbuka ini bertujuan untuk sharing mengenai permasalahan lingkungan kususnya sampah yang ada di kecamatan Makale, merumuskan tekad bersama dalam memerangi sampah dan menjaga lingkungan serta mewujudkan strategi dan rencana kerja bersama. (*ivon_getrida) BACA SELENGKAPNYA..

Bupati Ajak Nonton LPI

MAKALE-- Bupati Tana Toraja Theopilus Allorerung SE dan Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi SE menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tahun 2011. Buktinya, kedua pimpinan daerah tersebut selalu aktif menyaksikan pertandingan sepakbola antar pelajar itu di Lapangan Ulusalu, Kecamatan Saluputti

Selasa, 1 Maret kemarin, baik Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE maupun Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, SE kembali nampak menyaksikan secara langsung laga antara kesebelasan SMKN I Makale, berhadapan kesebelasan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Makale, dan antara kesebelasan SMAN I Rantetayo dengan kesebelasan SMK Pati Makale.
Bahkan Bupati akan mengajak para Muspida dan para kepala SKPD se Tana Toraja untuk menyaksikan secara langsung di laga terakhir Grop D yakni antara kesebelasan SMAN 2 Makale akan berhadapan dengan SMA Kristen Makale serta SMA Katolik Makale akan bertemu SMKN I Saluputti yang dijadwalkan Rabu hari ini.
"Besok kami akan ajak semua kepala SKPD dan masyarakat untuk menyaksikan secara langsung laga Grop D yang merupakan laga terakhkir di babak penyisihan LPI. Kami sangat bangga melihat permainan para kesebelasan dan ini membuktikan bahwa LPI akan mampu menjaring bibit sepak bola di Tana Toraja," tandasnya.
BACA SELENGKAPNYA..

Sekda Tunggu SK Mendagri

Jumat, 25 Feb 2011

MAKALE-- Setelah hampir satu tahun jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Tana Toraja diduduki pelaksana tugas, maka dalam waktu dekat jabatan tersebut akan segera dijabat oleh pejabat definitif .. Hal itu terlihat setelah tiga calon Sekda Tana Toraja mengikuti pemaparan program di hadapan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Sulsel.

Diakui Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung SE, bahwa tiga calon Sekda Tana Toraja, telah mengikuti penyampaian program di hadapan tim Baperjakat provinsi, pekan lalu, di Makassar.

Hasil pembobotan tim Baperjakat terhadap para calon Sekda itu akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk proses penerbitan SK pengangkaatan Sekda defenitif.
"Calon yang memiliki bobot nilai tertinggi itu yang diusulkan ke Mendagri untuk penerbitan SK pengangkatan. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya saja," ungkap Theopilus Allorerung.
Tiga Calon Sekda Tana Toraja yang telah mengikuti penyampaian program itu, adalah Asisten Pemerintahan dan
Kesra, Enos Karoma SE MH, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, P Karaeng, serta Kepala DPAKKD Tana Toraja, Mayer Dengen.
Ketiganya merupakan pejabat senior dan punya pengalaman panjang dalam dunia birokrasi, sehingga ketiganya dinilai punya kemampuan untuk memanej sekretariat daerah Tana Toraja.
"Siapa pun yang terpilih, itu terserah penilian tim Baperjakat nantinya. Yang pasti ketiganya memenuhi syarat untuk jabatan sekda," ungkap bupati.
Enos Karoma SE MH sendiri, mengaku bahwa setelah mengikuti proses penyampaian program di hadapan tim Baperjakat Provinsi Sulsel, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada hasil penilaian tim. Yang pasti bahwa Enos Karoma menyatakan siap untuk memenej sekretariat daerah bila dirinya diserahi amanah.
"Pada prinsipnya kami sebagai abdi negara, tentunya selalu siap menjalankan amanah dari pimpinan," ungkap Enos Karoma yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tana Toraja.

BACA SELENGKAPNYA..

Staf Ahli Bidang Hukum & Politik Bantah Pernyataan Kepala Bappeda Tana Toraja

MAKALE-- Terkait komentar Kepala Bappeda Tana Toraja, DR Ir Yunus Sirante MSi, yang menyebutkan sejak terbentuk Kabupaten Tana Toraja belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), langsung dibantah staf ahli bupati bidang hukum dan politik, P Karaeng Baan.
Menurutnya,

Pemkab Tana Toraja selalu melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai sistem perencanaan yang berlaku. Sebelum UU No: 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem pembangunan nasional berpedoman pada GBHN melalui ketetapan MPR yang disusun sekali dalam lima tahun.
Ia mambantah pernyataan Kepala Bappeda, Yunus Sirante, yang menyebut sejak berdirinya Tana Toraja, belum pernah ada penyusunan RPJPD untuk periode 20 tahun maupun RPJMD untuk periode lima tahun.
"Pernyataan itu perlu kami luruskan, bahwa sejak berdirinya Tana Toraja pada 31 Agustus 1957 sampai saat ini selalu ada penyusunan dokumen perencanaan sesuai sistem perencanaan yang berlaku," tandas P Karaeng.
Mantan Sekretaris Bappeda Tana Toraja itu menjelaskan sebelumnya GBHN menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) selanjutnya menjadi pedoman gubernur/bupati dan walikota untuk menyusun Repelitada dan Repetada.
Setelah UU No 25 tahun 2004 berlaku, secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi 3 (tiga) yaitu RPJPD untuk 20 tahun dan RPJMD untuk periode lima tahunan yang identik dengan visi-misi bupati terpilih serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahunan.
"Dokumen-dokumen ini telah disusun pemkab melalui Peraturan Bupati Tana Toraja (RPJMD 2005-2010), Perbup No: 8/2005, dan RKPD ditetapkan setiap tahun mulai 2005 samoai 2010," bebernya.
Yang dibenarkan P Karaeng, adalah rancangan awal RPJPD 2006 yang belum diseminarkan hingga sekarang. Pasalnya beberapa waktu lalu itu ada mutasi pejabat lingkup kantor Bappeda Tana Toraja sehingga belum sempat diseminarkan.
"Mungkin yang dimaksud Kepala Bappeda, Yunus Sirante, adalah RPJPD yang rancangan awalnya sudah ada 2006, namun sampai saat ini belum diseminarkan karena dokumen perencanaan tersebut harus ditetapkan melalui Perda," sebutnya.
BACA SELENGKAPNYA..

9 Camat Tersangkut Raskin

MAKALE-- Langkah tegas akan ditempuh Pemkab Tana Toraja terhadap tujuh camat penunggak beras miskin (raskin) terbesar 2010. Jika hingga akhir Februari 2011 hutang raskinnya tidak dilunasi, Pemkab Toraja akan menempuh jalu"Tujuh camat teridentifikasi sebagai penunggak raskin terbesar, mereka dideadline sampai akhir Februari bulan ini. Kalau pembayarannya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan, terpaksa kita pidanakan,"
tegas Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkab Tana Toraja, Ir Petrus Nari Toding MSi, Rabu 16 Februari 2011 kemarin.
Tunggakan raskin Tana Toraja 2010 masih tersisa Rp670 juta lebih yang tersebar di sembilan dari 19 kecamatan di Toraja. Tagihan raskin Rp670 juta itu, belum disetor ke Bulog. Sementara, Bulog bersikukuh tidak menyalurkan raskin sebelum sisa tunggakan dilunasi. Sebelumnya, tunggakan raskin Toraja Rp920 juta, namun sudah berkurang menjadi Rp670 juta lebih.
Dijelaskan Petrus Nari dari Rp670 juta tunggakan Raskin yang belum terbayar, tercatat tujuh camat sebagai penunggak terbesar.
"Ada Tujuh Camat hingga saat ini masih memiliki berutang antara Rp36 juta hingga Rp160 juta. Yang lainnya,
tunggakannya sudah tidak terlalu signifikan," tandasnya.
Tujuh Kecamatan yang dimaksud Petrus Nari yang masih punya utang besar terhadap pembayaran raskin 2010 lalu yakni, Kecamatan Mappak Rp160 juta lebih, Bittuang Rp132 juta lebih, Simbuang Rp110 juta, Mengkendek Rp105 juta, Masanda Rp56 juta, dan Rano Rp45 juta serta, Kecamatan Kurra Rp36 juta lebih.
"Kami beri deadline untuk melunasi utang mereka hingga bulan Februari ini. Kalau tidak ada pelunasan, kita akan menempuh upaya hukum, karena telah merugikan masyarakat," ancam Petrus.
Ia menyayangkan sikap para camat tersebut, karena dengan tunggakan Raskin itu, pihak Bulog tidak akan menyalurkan raskin ke wilayannya pada 2011 ini sebelum ada pelunasan. Dijelaskan Petrus Nari, hingga saat ini, dari 19 kecamatan baru empat kecamatan yang terlayani penyaluran raskin jatah bulan Januari dan Februari.
"Dari Sepuluh kecamatan yang sudah melunasi tunggakannya, sudah ada empat kecamatan yang terlayani untuk jatah bulan Januari dan Februari. Yakni Kecamatan Makale, Sangalla, Sangalla Utara, dan Malimbong Balepe. Sementara yang lainnya masih dalam proses," paparnya.
BACA SELENGKAPNYA..