MAKALE, -- Theofilus Allorerung, SE, Bupati Tana Toraja, dalam rapat koordinasi antara Bupati dan Camat, di Gedung Wanita Makale, Sabtu 19 Maret 2011 mengatakan, Pejabat yang tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya terancam dicopot dari jabatannya.
"Penggantian pejabat yang dianggap tidak berkualitas melaksanakan wewenangnya, termasuk pejabat yang ketahuan menyelewengkan tugasnya sebagai pimpinan satuan kerja akan dicabut kewenangannya." Kata Bupati Tana Toraja
"Karena itu, sistem baru yang sedang ia bangun selama kepemimpinannya dengan memberdayakannya sesuai kewenangan semua pimpinan ditiap tingkatannya, tapi tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut," tambahnya.
Ditegaskan Theo bahwa ia melihat sistim pemerintahan yang terbangun selama ini kurang baik. Fungsi Pimpinan tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh menumpuknya berbagai hal, termasuk hal-hal teknis di Bupati.
“Kapan bupati memikirkan hal-hal strategis, jika teknispun harus dilakukan bupati,” keluhnya.
Sebagai contoh, berhubungan dengan pengadaan motor dinas yang sampai dengan pembagiannyapun harus dilakukan oleh Bupati.
Dalam rapat tersebut, Theofilus mengakui sejak menjadi bupati hingga saat ini dirinya terus berkonsentrasi untuk membenahi sistim pemerintahan untuk menuju prinsip sistim tata kelola pemerintahan yang baik, dari pada mulai memacu pembangunan dengan sistem yang ada.
Ia menambahkan, meskipun demikian , anggaran yang masuk ke Tana Toraja mengalami peningkatan, terutama anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang berhubungan dengan pembangun bandar udara baru yang tahun ini sudah pada tahap pembebasan lahan. Rapat kordinasi yang dihadiri sekira 180an peserta terdiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah dan Kepala Lembang tersebut, menjadi tempat bupati mengungkapkan berbagai persoalan pemerintahan yang ada di Tana Toraja, baik atas laporan masyarakat maupun ketika mengunjungi diam-diam berbagai kantor diberbagai wilayah Tator tanpa memberitahu pejabat yang didatangi.
Hasilnya, ia mengetahui banyaknya keluhan terhadap penyuluh yang kurang turun ke lapangan dan tidak singkronnya program pemerintah yang dilakukan.
Bahkan, bupati juga menerima laporan adanya pungli yang dilakukan beberapa camat terhadap lurah dan kepala lembang untuk membiayai rapat-rapat.
“Besarannya antara Rp50 ribu-Rp100 setiap kali rapat harus kami serahkan, kalau tidak laporan Alokasi Dana Desa (ADD) kami tidak ditandatangani,”ungkapnya. "Untuk itu Theofilus menegaskan akan memperbaiki semua sistim yang masih belum baik selama ini,"kuncinya.
BACA SELENGKAPNYA..
"Karena itu, sistem baru yang sedang ia bangun selama kepemimpinannya dengan memberdayakannya sesuai kewenangan semua pimpinan ditiap tingkatannya, tapi tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut," tambahnya.
Ditegaskan Theo bahwa ia melihat sistim pemerintahan yang terbangun selama ini kurang baik. Fungsi Pimpinan tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh menumpuknya berbagai hal, termasuk hal-hal teknis di Bupati.
“Kapan bupati memikirkan hal-hal strategis, jika teknispun harus dilakukan bupati,” keluhnya.
Sebagai contoh, berhubungan dengan pengadaan motor dinas yang sampai dengan pembagiannyapun harus dilakukan oleh Bupati.
Dalam rapat tersebut, Theofilus mengakui sejak menjadi bupati hingga saat ini dirinya terus berkonsentrasi untuk membenahi sistim pemerintahan untuk menuju prinsip sistim tata kelola pemerintahan yang baik, dari pada mulai memacu pembangunan dengan sistem yang ada.
Ia menambahkan, meskipun demikian , anggaran yang masuk ke Tana Toraja mengalami peningkatan, terutama anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang berhubungan dengan pembangun bandar udara baru yang tahun ini sudah pada tahap pembebasan lahan. Rapat kordinasi yang dihadiri sekira 180an peserta terdiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah dan Kepala Lembang tersebut, menjadi tempat bupati mengungkapkan berbagai persoalan pemerintahan yang ada di Tana Toraja, baik atas laporan masyarakat maupun ketika mengunjungi diam-diam berbagai kantor diberbagai wilayah Tator tanpa memberitahu pejabat yang didatangi.
Hasilnya, ia mengetahui banyaknya keluhan terhadap penyuluh yang kurang turun ke lapangan dan tidak singkronnya program pemerintah yang dilakukan.
Bahkan, bupati juga menerima laporan adanya pungli yang dilakukan beberapa camat terhadap lurah dan kepala lembang untuk membiayai rapat-rapat.
“Besarannya antara Rp50 ribu-Rp100 setiap kali rapat harus kami serahkan, kalau tidak laporan Alokasi Dana Desa (ADD) kami tidak ditandatangani,”ungkapnya. "Untuk itu Theofilus menegaskan akan memperbaiki semua sistim yang masih belum baik selama ini,"kuncinya.
