Kec.Makale - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tana Toraja terus melakukan Pengawasan terhadap program dan kegiatan SKPD Tana Toraja. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa sorotan angota DPRD terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang telah di muat dalam Daftar Pagu Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas, belum lama ini, Rabu (9/3/11).
Terdapat beberapa kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi-Misi Pemerintah Daerah dan bahkan ada kegiatan yang di anggap melanggar. Temuan anggota Dewan yang terhormat ini follow-up dengan melakukan pemanggilan terhadap SKPD terkait dan juga di publikasikan pada media. Wakil Ketua Komisi II Kristian H.P Lambe, menyoroti kegiatan dinas Pariwisata yang dinilainya tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang di alokasikan ke SKPD ini.
Di tahun anggaran 2011, dinas Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar 1,5 M. Anggaran ini dialokasikan dengan harapan agar kegiatan kepariwisataan dapat terus meningkat untuk menunjang program Lovely Desember maupun program lainnya.
Kegiatan Lovely Desember tidak hanya dilakukan pada bulan Desember. Tapi sepanjang tahun harus ada kegiatan yang dilakukan. Namun hingga maret ini, dinas Pariwisata belum satu pun melaksanakan even pariwisata. " Sekarang sudah bulan Maret namun hingga kini belum ada satupun kegiatan” kritik Kristian.
Selain mempersoalkan kinerja Dinas Pariwisata, politisi yang berasal dari Partai Damai Sejahtera (PDS) turut 'mengecam' Website (Portal, red) dinas pariwisata.
Website tersebut tidak mencerminkan ciri khasnya sebagai portal (web) kepariwisataan. Demikian menurut Kris.
Sebagai contoh, pada web yang dibangu tersebut tidak terlihat adanya Lambang Kab. Tana Toraja, bahkan Foto Bupati dan Wakil Bupati juga tidak terpampang, apalagi data-data tentang objek wisata yang seharusnya di muat dalam web tersebut juga tidak di munculkan. sementara sampai saat ini pembuatan website tersebut telah menghabiskan anggaran sekitar 20 Juta.
Kristian HP Lambe, yang juga adalah Ketua Fraksi kerukunan ini meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas pariwisata.
Kalau perlu kepala Dinas Pariwisata di tempati oleh orang-orang yang mengerti tentang kepariwisataan.
Di kesempatan yang sama, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Toraja, M. Jafar,turut meminta kepada DPRD untuk terus meningkatkan Pengawasannya terhadap program dan kegiatan SKPD.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalisir bermunculannya program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak tepat sasaran.
BACA SELENGKAPNYA..
Terdapat beberapa kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi-Misi Pemerintah Daerah dan bahkan ada kegiatan yang di anggap melanggar. Temuan anggota Dewan yang terhormat ini follow-up dengan melakukan pemanggilan terhadap SKPD terkait dan juga di publikasikan pada media. Wakil Ketua Komisi II Kristian H.P Lambe, menyoroti kegiatan dinas Pariwisata yang dinilainya tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang di alokasikan ke SKPD ini.
Di tahun anggaran 2011, dinas Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar 1,5 M. Anggaran ini dialokasikan dengan harapan agar kegiatan kepariwisataan dapat terus meningkat untuk menunjang program Lovely Desember maupun program lainnya.
Kegiatan Lovely Desember tidak hanya dilakukan pada bulan Desember. Tapi sepanjang tahun harus ada kegiatan yang dilakukan. Namun hingga maret ini, dinas Pariwisata belum satu pun melaksanakan even pariwisata. " Sekarang sudah bulan Maret namun hingga kini belum ada satupun kegiatan” kritik Kristian.
Selain mempersoalkan kinerja Dinas Pariwisata, politisi yang berasal dari Partai Damai Sejahtera (PDS) turut 'mengecam' Website (Portal, red) dinas pariwisata.
Website tersebut tidak mencerminkan ciri khasnya sebagai portal (web) kepariwisataan. Demikian menurut Kris.
Sebagai contoh, pada web yang dibangu tersebut tidak terlihat adanya Lambang Kab. Tana Toraja, bahkan Foto Bupati dan Wakil Bupati juga tidak terpampang, apalagi data-data tentang objek wisata yang seharusnya di muat dalam web tersebut juga tidak di munculkan. sementara sampai saat ini pembuatan website tersebut telah menghabiskan anggaran sekitar 20 Juta.
Kristian HP Lambe, yang juga adalah Ketua Fraksi kerukunan ini meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas pariwisata.
Kalau perlu kepala Dinas Pariwisata di tempati oleh orang-orang yang mengerti tentang kepariwisataan.
Di kesempatan yang sama, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Toraja, M. Jafar,turut meminta kepada DPRD untuk terus meningkatkan Pengawasannya terhadap program dan kegiatan SKPD.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalisir bermunculannya program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak tepat sasaran.
