Tana Toraja Diarahkan Pada Pemanfaatan Potensi Alam Yang Ada

Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang RTRWN menetapkan Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial budaya yang terkait dengan sektor pariwisata. Namun, pengembangan Tana Toraja sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pariwisata tetapi perlunya pula pengembangan potensi alam, seperti pertanian. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam Peningkatan Penataan Wilayah Kabupaten Tana Toraja di Jakarta (30/8).............

Lebih lanjut Edison mengatakan, potensi alam yang dikembangkan nantinya harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sektor pariwisata sangat tergantung pada ekonomi global, sehingga diharapkan saat sektor tersebut menurun dapat memanfaatkan sektor lainnya.

Itok Parikesit dari Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan, saat ini pariwisata di Tana Toraja memang tengah sepi. Hal ini didasarkan pada jumlah wisatawan yang berkunjung dalam kurun waktu terakhir mengalami penurunan. Dari hasil penelitian Budpar pada tahun 2009, menunjukkan minat wisatawan ke Tana Toraja terkendala oleh aksesibiltas.

Dalam kegiatan ini juga diusulkan alternatif pembangunan bandar udara di Kecamatan Makale Utara yang sebelumnya direncanakan berada di Desa Tampo. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berharap agar Kementerian Perhubungan dapat segera menetapkan lokasi yang disetujui. Dengan adanya bandar udara ini diharapkan dapat mengatasi kendala aksesibilitas yang terjadi.

Selain penggalian potensi non pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, juga mengemuka isu percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja. “Diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tana Toraja dapat terselesaikan tahun ini,” tegas Edison. (hn) BACA SELENGKAPNYA..

Kota Makale Tak Memiliki Masterplan (19 April 2010)

Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/318783/

Makale (Sindo).  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tator menilai pembangunan di Kecamatan Makale sebagai ibu kota kabupaten, masih semrawut.
Pasalnya, pemerintah kabupaten (pemkab) tidak memiliki masterplan dalam menata letak tata ruang Kota Makale. “Kecamatan Makale sebagai ibu kota kabupaten Tator, terkesan semrawut dan kumuh karena tidakmemiliki masterplan. Pembangunan di Tator terkesan tiba masa tiba akal,”tegas Takin Simasa atau anggota DPRD TatorDapil I melakukan reses masa sidang I di kantor Kecamatan Makale, kemarin.
Takin menyatakan, ..........tidak adanya masterplan tata kota yang dimiliki pemerintah daerah sehingga pembangunan di Bumi Lakipadada tidak terencana dengan baik. Kekumuhan dan kesemrawutan Kota Makale karena letakbangunan tidak disinergiskan dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya. Bahkan, kepadatan penduduk, menurut Takin Sima, menyebabkan banyak bangunan rumah warga yang dibangun di sekitar bantaran sungai, sehingga terjadi penyempitan aliran sungai.
Di sisi lain, Dinas Permukiman dan Tata Ruang Tator sebagai instansi teknis, dinilai tidak tegas dalam mengeluarkan izinbangunan yang berada di bantaran sungai. Menyikapi hal itu, Camat Makale Ferdy M Tanduklangi menyatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Makale saat ini, yakni kekumuhan dan kesemrawutan bangunan.
Setiap tahun, Kota Makale terancam bencana banjir seperti 2009 lalu yang merendam ratusan rumah warga.Hal ini disebabkan terjadinya pendangkalan air sungai karena penyerobotan bantaran sungai yang dijadikan sebagai lokasi permukiman warga. Ketua DPRD Tator Welem Sambolangi menyatakan, sebanyak 30 anggota DPRD Tator melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Reses DPRD Tator ini dilaksanakan mulai 19–24 April guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan. Di samping itu, reses ini juga bertujuan menyerap aspirasi menyangkut program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya. (joni lembang)

BACA SELENGKAPNYA..