Pungutan di SMA 3 Makale, dianggap wajar

Pemerintah kabupaten Tana Toraja, melalui penasehat khusus bupati bidang hukum, memandang pungutan yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Makale, dan SMA-SMA lainnya di Tana Toraja, masih pada batas kewajaran. Hal itu juga tidak masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).

“Saya sudah masuk ke sana (SMA 3-red) dan saya sudah melakukan klarifikasi ke pihak sekolah serta Dinas Pendidikan. Kesimpulannya, sumbangan sukarela itu masih dalam taraf wajar dan masuk dalam RAPBS,” ujar penasehat khusus bupati, Yohanis Kundang kepada Palopo Pos, kemarin.

Hanya saja, dia mengingatkan, agar penggunaan dana itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus transparan, baik orang tua siswa maupun kepada pemerintah. “Penggunaannnya harus transparan dan saya minta kepada komite sekolah, jika ada kebijakan atau keputusan bersama harus segera disosialisasikan kepada orang tua siswa, sehingga tidak menimbulkan salah paham,” tegasnya.

Bantahan yang sama sebetulnya juga sudah disampaikan pihak SMA 3 Makale ke media. Pihak sekolah membantah telah melakukan pungutan liar terhadap siswanya yang baru dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) baru-baru ini. Pungutan sebesar Rp 300 ribu kepada setiap siswa kelas tiga, dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pihak sekolah dan komite sekolah dan telah tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun 2011.

“Bukan pungli, tapi itu merupakan sumbangan atau partsipasi siswa untuk pengembangan sarana belajar. Hal ini sudah disepakati antara dewan guru dan komite sekolah yang juga merupakan salah satu item dalam RAPBS SMA 3 Makale tahun 2011,” tegas kepala SMA 3 Makale, Elie Tawan kepada Palopo Pos, beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa orang tua siswa SMA 3 Makale yang baru selesai UN mengeluh dengan adanya pungutan sebesar Rp 300 ribu kepada tiap siswa. Menurut orang tua siswa yang menghubungi Palopo Post, biaya tambahan sebesar itu untuk pengurusan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) yang dibebankan kepada siswa kelas III yang sudah dinyatakan lulus UN sangat memberatkan bagi orang tua siswa.

“Ini perlu diluruskan, ada yang salah kaprah di sini. Bukan untuk biaya pengurusan SKHUN karena hal itu sudah dibiayai negara, tetapi bentuk sumbangan siswa untuk pengembangan sarana belajar,” tegas Elie, yang saat memberikan keterangan pers didampingi Ketua Komite SMA 3 Makale, Kadas Batoallung dan Wakasek, Mustari

BACA SELENGKAPNYA..

Distamben Sulit Awasi Tambang Galian C

Hampir semua lokasi tambang golongan C di kabupaten Tana Toraja ternyata tidak memiliki ijin operasional. Selain ijin, lokasi-lokasi tambang ini tidak mempunyai dokumen lingkungan, seperti Rencana Kelolah Lingkungan (RKL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), apalagi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
“Ini yang menjadi persoalan bagi kita karena semua lokasi tambang galian golongan C tidak memiliki ijin resmi,” ujar pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Tana Toraja, Pakiding Karaeng Baan, dalam acara konsultasi publik terhadap Ranperda Pajak Daerah di ruang sidang paripurna DPRD Tana Toraja, kemarin.
Akibat tidak adanya ijin resmi ini, kata Pakiding, pihak Distamben Tana Toraja, mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan di seluruh kabupaten Tana Toraja.
Menurut Pakiding, dari ratusan lokasi pertambangan galian C di Tana Toraja, pihaknya baru memungut retribusi di empat lokasi. Itu pun dilakukan untuk retribusi penggunaan jalan raya dan jembatan yang dilalui kendaraan pengangkut barang tambang. “Bahan tambang dan lokasinya sendiri belum ada retribusi karena belum ada paying hukum untuk itu,” katanya.
Permasalah ijin ini, lanjut Pakiding, berefek kepada para petugas di lapangan ketika menjalankan tugas. Petugas biasanya harus berhadapan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengklaim lokasi tambang sebagai milik pribadi/keluarga.
“Petugas kami sering mengalami kesulitan dalam menghadapi masyarakat, karena seandainya ada ijin, kalau mereka berkeras, kita bisa tutup lokasi tambangnya, tetapi karena tidak ada ijin maka sulit bagi kami untuk berbenturan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) atau ijin pertambangan ini membuat masyarakat maupun para pengusaha seenaknya melakukan pengambilan pasir atau batu, baik di sungai maupun di bukit-bukit. Bahkan, menurut pantauan Palopo Pos, selain menggunakan pompa berkapasitas besar, para pengusaha juga menurunkan alat berat jenis eskavator ke sungai. Di beberapa lokasi tambang galian C, seperti di Maulu, Padang Iring, maupun di Bera, aktivitas pertambangan bahkan dilakukan di dekat jembatan. Praktek ini, jika dibiarkan terus menerus akan berakibat pada kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya akan berakhir dengan bencana alam.
Menurut Pakiding, yang baru enam bulan menjabat Plt di Distamben, landasan hukum yng digunakan pihaknya hanyalah instruksi bupati kepada para camat dan lembang/kelurahan untuk menertibkan lokasi-lokasi tambang yang dianggap berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Itu pun tidak efektif karena dasar hukum seperti Perda atau Peraturan Bupati tidak ada.
“Memang sudah ada instruksi dari Bapak Bupati, tetapi dalam pelaksanaannya kami membutuhkan payung hukum yang lebih kuat,” katanya BACA SELENGKAPNYA..

Puluhan orang ditahan dalam perayaan kemenangan Barca

Perayaan kemenangan Barcelona di Kota Barcelona dinodai oleh sejumlah oknum suporter yang membuat kekacauan. Akibat insiden ini, lebih dari 80 orang ditahan dan lebih dari 130 orang terluka.

Kemenangan Barca di final Liga Champions memang layak dirayakan dengan sukacita oleh pendukungnya di seluruh dunia, tak terkecuali di Kota Barcelona sendiri. Puluhan ribu orang turun ke jalan dan meneriakkan yel-yel kemenangan. Sebagian besar di antaranya ikut berkumpul di berbagai pusat keramaian.

Sayangnya, sejumlah oknum suporter menodai perayaan kemenangan tersebut. Mereka mengganggu ketertiban umum, melempar batu dan benda-benda lain, merusak shelter bus dan fasilitas umum, dan menyerang polisi.

Akibat ulah mereka, lebih dari 130 orang, termasuk 37 orang polisi, dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi Catalan akhirnya bertindak tegas dan menangkap sedikitnya 80 perusuh.

Barca sendiri direncanakan akan melakukan pawai keliling kota dan mengarak trofi Liga Champions pada Minggu (29/5/2011) sore waktu setempat. Pesta mereka akan berpuncak di Camp Nou pada malam harinya. Demikian diwartakan Reuters. BACA SELENGKAPNYA..

Pelantikan PD Muhammadiyah Tana Toraja, 29 Mei 2011

Meski terbilang minoritas di Kabupaten Tana Toraja yang terkenal akan pariwisatanya tersebut, dakwah kaum muslim terus menggeliat di Bumi Lakipadada itu. Termasuk di dalamnya kaum muslim yang bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Setelah melaksanakan Musyawarah Daerah beberapa bulan lalu, pada tanggal 29 Mei 2011 bertempat di Aula Masjid Raya Makale Tana Toraja akan dilaksanakan pelantikan PDM Tana Toraja dibawah kepemimpinan Drs. Ahmad Gazali sebagai Ketua PDM Tana Toraja Periode 2010 - 2015 BACA SELENGKAPNYA..

Jalur Poros Toraja-Mamasa kembali dapat dilalui

Seperti yang telah diberitakan bahwa Jalur trans-Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tana Toraja (Sulsel) dan Kabupaten Mamasa (Sulbar) terputus akibat longsor pada tanggal 21/5 2011 sekitar pukul 17.30 Wita. Kerusakan jalan yang cukup parah tersebut disebabkan karena badan jalan amblas. Jalur yang terputus ini tepatnya berada di Desa Buntu Limbong, Kecamatan Bittuang. Namun sejak Senin 23/5 Jalur trans-Sulawesi kembali normal setelah mendapatkan perhatian dan penanganan teknis dari Bina Marga provinsi untuk Tana Toraja

Jalan nasional tersebut terputus pada Sabtu dan Minggu (21/5 dan 22/5) setelah badan jalan sepanjang 30 meter ambruk diterjang longsor. Longsor ini terjadi di Kecamatan Bittuang,Toraja. Koordinator Unit Pelayanan Teknis Daerah Bina Marga Provinsi untuk Kabupaten Tana Toraja Christian Sampe Bua mengatakan, pengendara sudah bisa melintas di jalur itu sejak Senin (23/5) malam.

Menurut Christian, Bina Marga Provinsi Sulsel akan segera menyampaikan usulan anggaran perbaikan permanen badan jalan yang amblas ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) karena status jalan yang longsor merupakan jalan negara. “Kami masih menghitung berapa jumlah anggaran perbaikan badan jalan yang amblas, termasuk talud penahan yang ikut roboh akibat longsor.Perkiraan sementara, perbaikan ruas jalan butuh puluhan juta rupiah,”kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi, SE mengatakan, terbukanya kembali jalur trans-Sulawesi di Desa Buntu Limbong, Kecamatan Bittuang, itu tidak lagi mengganggu perekonomian masyarakat karena hal itu satu-satunya akses perekonomian masyarakat Bittuang dan Masanda.

BACA SELENGKAPNYA..

Dunia Penidikan di daerah terpencil Tana Toraja, memprihatinkan

Sebagai akibat dari belum adanya sekolah Dasar (SD), puluhan anak usia sekolah di 7 dusun lembang Dewata Kecamatan Mappak, Kab. Tana Toraja, belum dapat bersekolah. Hal ini benar-benar sangat memprihatinkan.
MAKALE –

Rata-rata, dalam satu tahun , terdapat 10 anak usia sekolah di setiap dusun yang tidak tersentuh pendidikan. Faktor utama anak tidak bersekolah karena belum adanya fasilitas sekolah, sedangkan sekolah terdekat dari dusun itu berada di lokasi yang jauh. Untuk menuju lokasi sekolah terdekat, harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati gunung-gunung yang terjal dan hutan belantara yang memakan waktu perjalanan setengah hari. “Sebagian besar anak usia sekolah dasar di tujuh dusun di Lembang Mappak tidak bisa bersekolah.

Akhirnya,mereka lebih banyak membantu orangtuanya mencari nafkah,” ungkap Sulaiman yang juga Kepala Sekolah SDN Kakkung Lembang Dewata kemarin. Dia menuturkan, kondisi wilayah Lembang Dewata berada di daerah pegunungan dan jalanan belum diaspal. Jalan desa masih berupa jalan tanah. “Kalaupun ada anak usia sekolah yang menikmati bangku sekolah, mereka dibawa anggota keluarga yang berdomisili di luar dusun,”ujarnya.

Tujuh dusun di Toraja yang belum memiliki bangunan sekolah tersebut,yakni Limbong, Kadokan, Dewata, Wai’ Limbong, Buttawan, Sali-Sali dan Rura. Menurutnya, salah satu solusi agar anak usia sekolah di tujuh dusun ikut menikmati pendidikan, pemerintah membuatkan kelas jauh. Namun, usulan itu sudah berkali-kali disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), namun kelas jauh itu belum terealisasi.

“Masyarakat di tujuh dusun tersebut sangat mengharapkan adanya fasilitas pendidikan di daerahnya. Paling tidak pemerintah membuka kelas jauh agar anak usia sekolah dasar bisa bersekolah,”ujar dia. Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Toraja Yohanis Titing mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lembang/desa setempat untuk membuka kelas jauh di tujuh dusun itu.

Namun, untuk membuka kelas jauh harus tersedia lokasi dan sarana belajar. Lokasi itu diakui belum diperoleh sampai sekarang. “Kalau lokasi tempat belajar mengajar di sana sudah siap, segera akan dibuka kelas jauh. Beberapa sekolah yang terdekat sudah siap untuk membina kelas jauh untuk anak di tujuh dusun tersebut,” tandasnya. BACA SELENGKAPNYA..

Theofilus Bentuk Posko Tindak Lanjut Temuan

Bupati Tana Toraja Theofilus dan Wakil Bupati Adelheid Sosang akan membentuk posko penyelesaian tindak lanjut. Posko ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama di tiap SKPD.

Theofilus mengaku, sistem kerja aparatnya selama delapan bulan terakhir sudah bagus. Tinggal diasah rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tugas pokoknya agar berprestasi. "Meski banyak pekerjaan yang dihadapi tiap hari, namun inovasi dan kreasi aparatur jangan diabaikan karena sangat menentukan kesuksesan tugas melayani sesuai tuntutan dan harapan masyarakat," jelasnya di Makale.

Menurutnya, di banyak daerah, paling banyak yang jadi temuan auditor adalah dana bantuan sosial (bansos) karena paling rawan disalahgunakan. "Ini yang jadi sasaran empuk pemeriksa," lanjutnya.
Karena itu, kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Tana Toraja pengelola bantuan sosial bupati meminta agar penyalurannya sesuai tujuan dan sasaran serta tidak bertentangan dengan aturan.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan rakyat (Kesra) Pemkab Tana Toraja Albert Saalino merespon baik pembentukan posko tindak lanjut tersebut. "Kita memang dituntut lebih hati-hati membuat telaah kepada pimpinan utamanya bukti pendukung karena akan menjadi tolokukur keberhasilan pimpinan dalam mengelola keuangan," kata Albert Saalino.

Posko tindaklanjut merupakan respon positif bupati atas pertemuan tindak lanjut temuan se-Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dilaksanakan di Hotel Sangalla, singkat Albert Saalino. BACA SELENGKAPNYA..

Bahas Pungutan Sekolah, Dewan Panggil Diknas

Pungutan kepada siswa tamatan SLTA dan sederajat se-Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 300.000 per siswa diprotes orang tua siswa. Alasannya, karena tidak pernah dibicarakan dengan orang tua siswa dan komite sekolah.

Pungutan tersebut diduga dilakukan pihak sekolah secara sistemik karena berlaku kepada semua siswa yang tamat. Uang tersebut diserahkan saat menerima ijazah.
Seperti diungkapkan Boy Tonapa, seorang orang tua siswa di Getengan Mengkendek saat ditemui BKM menjelaskan, pungutan dilakukan sekolah seharusnya jelas peruntukannya, karena memberatkan.

"Menurutnya, meskipun dipahami siswa tamat sekolah butuh biaya seperti perpisahan, studi tour dan lainnya, itu kami pahami dan tidak sampai sebesar Rp 300.000," katanya.
Komisi II DPRD Tana Toraja menerima laporan tersebut langsung menyorot pungutan tersebut. "Pungutan ini akan berdampak terhadap citra penyelenggaraan pendidikan di Tana Toraja," terang Massudi Sombolinggi Jumat (20/5) di Makale.

Hal ini, katanya, perlu dicermati Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung. Bila perlu pihak Inspektorat Kabupaten segera turun lapangan mengaudit jumlah pungutan, kemudian hasilnya dilaporkan kepada bupati untuk mengambil tindakan tegas tanpa pandangbulu ke pihak sekolah.

Komisi II DPRD Tana Toraja, kata Massudi, akan segera memanggil Plt Kadis Diknas Yohannis Titting untuk mengklarifikasi pungutan tersebut.

Ditemui terpisah, Plt Kadis Diknas Yohanis Titting, membantah pungutan bervariasi kepada siswa yang tamat mulai Rp 100.000 hingga Rp 300.000 itu sebagai pungutan liar (pungli). Menurutnya, itu bukanlah pungli.

Menurutnya, hasil penelusuran pihak Diknas kepada beberapa kepala sekolah sejak pungutan itu mencuat ke permukaan diperoleh keterangan bila pungutan tersebut sudah menjadi program sekolah guna membiayai beberapa kegiatan.

Itupun sudah diatur dalam rencana belanja anggaran sekolah (RABS) sebelumnya telah dirapatkan pihak sekolah dengan orang tua siswa bersama komite sekolah. "Yang jelas itu bukan pungutan tiba-tiba," pungkas Yohanis Titting.

Sumber : http://www.beritakotamakassar.com BACA SELENGKAPNYA..

PNPM Kec. Makale, IST Tim Lelang

seperti diketahui, Untuk tahun anggaran 2011 Kec. Makale mendapatkan dana PNPM-Mpd sebesar Rp. 450.000.000 dimana 25% dari dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan)dan selebihnya adalah untuk kegiatan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM - Mpd Kec. Makale Tahun Anggaran 2011 untuk sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat adalah Kelurahan Rante kegiatan Rabat Beton dengan dana sekitar Rp. 314.000.000 yang volumenya 725 m x 3 m x 0,15 m, dan Kelurahan Buntu Burake kegiatan Pelatihan kursus Menjahit dengan jumlah dana Rp.30.518.000 dengan volume 24 orang peserta.

Dalam rangka percepatan progress kegiatan, Hari ini, Sabtu, 21 Mei 2011 PNPM Kec. Makale menyelenggarakan In Service Training (IST) bagi Panitia lelang kegiatan PNPM - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 yang diikuti oleh masing-masing tim lelang dari dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM-Mpd tahun Anggaran 2011.

BACA SELENGKAPNYA..

Ir. Palullun Rantelangi kembali Pimpin PKB Torut

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) PKB Kabupaten Toraja Utara, secara aklamasi menetapkan Ir. Palullun Rantelangi untuk kembali memimpin PKB Kabupaten termuda di Sulawesi Selatan tersebut.

Ir, Palullun Rantelangi ditetapkan dalam Musyawarah Cabang luar biasa (MUSCALUB) yang digelar di Restoran Rahmat Rantepao untuk kembali memimpin partai besutan almarhum Abdurrahman wahid tersebut untuk periode 2011 - 2016.

Muscalub dibuka langsung Ketua Tanfiz DPW PKB Sulsel, H Abu Djaropi. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Toraja Utara, Drs Frederik Batti Sorring, Anggota DPRD Torut, Anggota KPU, dan pengurus partai lainnya.

Sekretaris Panitia Muscalub Torut, Muliadi Dayong, saat ditemui, mengatakan, dengan adanya ketua terpilih PKB di daerah baru tentunya akan meningkatan jumlah suara untuk pemilu 2014 serta optimis PKB Toraja Utara meraih target 2 atau 3 kursi di Toraja Utara. BACA SELENGKAPNYA..

Pembangunan Jalan di Toraja Tak Merata

MAKALE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di bagian barat Kabupaten Tana Toraja.

Anggota Komisi III DPRD Tana Toraja Andarias P Buttutasik mengatakan, dari hasil kunjungan kerja anggota DPRD ke beberapa kecamatan di bagian barat, dua kecamatan, yakni Simbuang dan Mappak, belum tersentuh jalan aspal. Hampir seluruh jalan di dua kecamatan itu hanya berupa jalan tanah,dan hanya sedikit jalan yang dirabat beton. “Masyarakat Mappak dan Simbuang belum merasakan manfaat pembangunan jalan. Akses jalan yang buruk menyulitkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi,”ujarnya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Mappak dan Simbuang ini mendesak Pemkab Toraja merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan infrastruktur jalan yang memadai agar tidak menimbulkan kesan ada kecamatan atau desa yang dianakatirikan oleh pemerintah.

Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung mengatakan, Pemkab Tana Toraja sudah memiliki program pembangunan infrastruktur jalan yang akan menghubungkan kecamatan Mappak-Simbuang. Salah satu kendala yang dihadapi pemkab saat ini,yakni sulitnya mobilitas material ke lokasi.

Dia meminta kesabaran dari masyarakat di dua kecamatan itu karena pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap. “Pemerintah memahami psikologi masyarakat. Tetapi masyarakat juga harus bersabar karena pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat anggaran yang terbatas,” tandas dia.

Sumber: www.seputar-indonesia.com

BACA SELENGKAPNYA..

Pertarungan menjelang MUSCAB Partai Demokrat Tana Toraja

Sejumlah nama akan ikut meramaikan suksesi kepemimpinan partai demokrat Tana Toraja dalam Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kab. Tana Toraja yang rencananya akan di gelar sebelum bulan Agustus 2011 mendatang.

Sejumlah nama yang mencuat tersebut diantaranya J.A.Situru, Victor Datuan Batara, Adelheid Sosang, Ester Datu Palloan, Martha Rapi' Patintingan, Nelly A.Dase, Y.T.Paonganan, Lusi Palullungan, Moses Patadungan serta ketua fraksi Demokrat Alexander Pantan Rante Allo.

Dari sejumlah nama tersebut, ada dua mantan pejabat di Tana Toraja yang paling santer disebut-sebut oleh masyarakat luas. Keduanya adalah mantan Bupati Tana Toraja J.A. Situru dan mantan Kapolres Tana Toraja Victor Datuan Batara.

Total Jumlah suara yang akan di perebutkan oleh masing-masing kandidat adalah sebanyak 21 suara yang meliputi 19 suara pimpinan anak cabang (PAC), suara DPD Provinsi dan DPP masing-masing 1 suara.

Ketua panitia pelaksana Muscab Salaga Tana, MA yang dikonfirmasi di Makale menjelaskan, bahwa waktu pelaksanaan Muscab partai Demokrat Tana Toraja belum turun dari DPD Provinsi. Namun kemungkinan dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2011.

BACA SELENGKAPNYA..

pengembangan wisata rohani berupa patung raksasa Kristus di Burake menelan biaya milyaran rupiah

Pembangunan patung raksasa Kristus yang rencananya akan dibangun di Buntu Burake diperkirakan akan menelan biaya hingga milyaran rupiah. Dana tersebut diharapkan berasal dari perantau Toraja yang sukses.

Rencana pengembangan wisata rohani berupa patung raksasa Kristus tertinggi di dunia tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari kepala Bappeda Kab. Tana Toraja, Bapak DR, Ir, Yunus Sirante, MSi.
“Terlebih sejalan dengan rencana dibangunnya objek pendukung anak tangga sebanyak 7.777 yang diangkat dari sejarah “Aluk Sanda Pitunna”. Diharapkan akan membuat para perantau Toraja akan ikut berpartisipasi menanamkan sahamnya. Jelas Yunus Sirante.
Patung Raksasa Kristus tersebut akan mencapai ketinggian hingga 40 meter, yang diangkat dari sejarah 40 tahun perjalanan bangsa Israel.

BACA SELENGKAPNYA..

Musyawarah Kecamatan Partai Golkar

Partai Golkar Tana Toraja kemarin melaksankan musyawarah kecamatan (Muscam) untuk daerah pemilihan (Dapil) II meliputi 5 kecamatan di Aula kantor DPD II Golkar Tana Toraja. Dalam Muscam setiap kecamatan menetapkan kader terbaik sebagai ketua masing-masing Kecamatan Mengkendek ketuanya Yosef Paseno, Gandangbatu Sillanan Irianto Laga, Sangalla Ramdan P Sampetoding, Sangalla Utara Yohanis B. Rongre dan Sangalla Selatan Sandu Latang. Hal ini dikatakan Sekretaris Golkar MR Patila, Rabu (18/4).

Dijelaskan MR Patila, muscam serupa juga dilaksanakan Kamis (14/4) lalu di tempat sama untuk daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi kecamatan Makale diketuai Mince Sosang, Makale Utara Yul Purwanto, dan Makale Selatan Yunus Kambuno.
Ketua DPD II Golkar Tana Toraja Welem Sambolangi, dikonfirmasi usai Muscam menjelaskan bahwa penetapan ketua pengurus Golkar kecamatan hasilnya luar biasa karena semua kader dilandasi semangat militansi menerima hasil secara mufakat.

Untuk itu tugas dan tanggung jawab pimpinan Golkar kecamatan hingga ke lurah dan lembang, pilihan satu-satunya menangkan Golkar. "Hal ini telah dibuktikan pada Pilkada sebelumnya dimenangkan Golkar," lanjut Welem.

BACA SELENGKAPNYA..

Pemkab Tana Toraja Putus Kontrak PT Sarana Cipta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja memutuskan kontrak PT Sarana Cipta yang membangun permukiman transmigrasi di Kecamatan Mengkendek Tana Toraja pada 2010.

Pasalnya, PT Sarana Cipta yang ditunjuk sebagai rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dari 150 unit rumah yang akan dibangun, rekanan hanya mampu menyelesaikan 67 unit rumah. Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung membenarkan Pemkab Tana Toraja memutuskan kontrak kerja dengan rekanan tersebut. Bahkan, sisa dana pembangunan pemukiman transmigrasi Rp 4 miliar dari total dana Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN 2010, juga sudah dikembalikan ke kas negara.

“Kontrak kerja rekanan diputus sebagai sanksi atas ketidaksanggupan mereka menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu,”ujar dia di Makale, kemarin. Dia juga memerintahkan Inspektorat Tana Toraja mengaudit pembangunan permukiman transmigrasi tersebut, termasuk penggunaan anggaran proyek yang terpakai.

Audit juga diperlukan untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan pembangunan rumah untuk para transmigran itu tidak selesai dikerjakan. “Inspektorat sudah turun ke lokasi dan saat ini tengah mengaudit proyek permukiman transmigrasi itu.Hasil audit Inspektorat nanti akan dilaporkan langsung ke Bupati,” ujar dia.

Sebanyak 67 unit rumah transmigrasi yang sudah dibangun hingga kemarin belum berpenghuni. Rencananya, rumah tersebut hanya diperuntukkan keluarga transmigran lokal asal Tana Toraja. Pemkab Tana Toraja juga sedang memverifikasi puluhan permohonan dari para calon transmigran.

Sumber : Seputar Indonesia

BACA SELENGKAPNYA..

Jalur Bandara Buntu Kunyi Mengkendek - Lutim akan di bangun secepatnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja akan membangun jalan yang menghubungkan Bandara Buntu Kunyi di Kecamatan Mengkendek dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur.Rencananya, pembangunan jalan sepanjang tujuh kilometer dan lebar 15 meter itu akan dimulai 2012.

Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung mengatakan,akses jalan itu diperkirakan menghabiskan biaya Rp4 miliar.“Pembangunan jalan tembus dari Buntu Kunyi ke perbatasan Luwu Timur itu segera kami bicarakan dengan Bupati Luwu Timur,” ujar dia di Makale,kemarin.

Pembangunan jalan itu diakui sebagai salah satu upaya mengembangkan pariwisata Toraja. Ketua DPRDTanaToraja Welem Sambolangi mengatakan, pembukaan akses jalan tembus dari dan ke Bandara Buntu Kunyi sangat diperlukan. “Buat apa bandara dibangun kalau tidak di dukung akses jalan dan sarana transportasi,”tandasnya.

BACA SELENGKAPNYA..

Pemda Tana Toraja agar segera menerbitkan Regulasi TV Kabel, desakan DPRD

Beberapa waktu yang lalu telah dibahas mengenai anggaran untuk siaran langsung peliputan paripurna DPRD Tana Toraja melalui TV kabel yang menimbulkan kontroversi di kalangan anggota DPRD. Beberapa anggota DPRD meminta sekretariat untuk tidak mencairkan anggaran tersebut yang besarnya sekitar 50 juta sampai ada kejelasan terkait status TV kabel yang ada di Tana Toraja.

Anggota DPRD Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Kristian H.P Lambe berpendapat sebaiknya anggaran itu tidak dicairkan. Pasalnya jika anggaran tersebut dicairkan berarti DPRD telah melegalkan barang yang masih illegal.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya membuat regulasi terkait TV kabel. Sebab kini TV kabel tidak lagi menjadi media sosial, melainkan telah berubah jadi barang komersil. “ Tarifnya saja sekitar 20 hingga 30 ribu perbulan. Penentuan tarif ini tergantung pengusaha, seharusnya Pemerintah membuat kebijakan mengenai tariff itu” terang Kristian Jumat (13/5/11) di café PKK, Makale.

dalam waktu dekat ia akan mengusulkan pembuatan Perda tentang TV Kable di Tana Toraja. Baik itu Perda dari Pemerintah ataupun inisitaif DPRD. tambahnya.

Sebelumnya, ketua KPID Sulsel Rusdin Tompo’ mengatakan TV kabel tidak boleh berproduksi sendiri, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah berupa siaran tunda. “itupun dengan catatan bahwa segala proses produksi sampai penayangan sesuai dengan prinsip jurnalislik dan regulasi penyiaran lainnya” tegas Rusdin.

BACA SELENGKAPNYA..

Murid-murid SD 307 Panglion belajar "di kandang Ayam"

Prihatin melihat sekolahnya yang memprihatinkan, Kepala Sekolah (Kasek) Dasar Negeri (SDN) Inpres 307 Piter Rante Payung datangi ketua komisi III DPRD Tana Toraja (Tator) Massudi Sombolinggi Rabu (4/5/11) lalu.

Kepada Massudi Sombolinggi, Piter Rante Payung menjelaskan kondisi sekolah yang dipimpinnya sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah lebih rendah dari jalan raya, sehingga mengkhawatirkan bila terjadi longsor bisa membahayakan murid-muridnya."Makanya kebutuhan mendesak SDN 307 Inpres Panglion adalah talut permanen sebagai langkah antipasti, terang Piter Rante Payung dihadapan Massudi.

Menurut Piter, letak sekolah sangat dekat dengan lereng yang rawan longsor. Utamanya saat musim hujan. Sudah berkali-kali, imbuh dia, adukan kondisi sekolah ke Diknas untuk mendapat perhatian.

" Laporan saya sepertinya dianggap angin lalu saja, sementara kondisi bangunan dan ruangan kelas belajar semakin tidak kondusif," terang Piter.

Ruang belajar tidak layak kondisi persis bekas kandang ayam, sebelumnya ruang itu adalah rumah dinas guru. Karena tidak berpenghuni dan tidak terurus tidak ubahnya kandang ayam." Karena ruang belajar kurang, terpaksa 'kandang ayam' digunakan belajar, kesal Piter Rante Payung.

Diakui Piter Rante Payung, SDN Inpres 307 Panglion memiliki ruang kelas sebanyak 6 ruangan namun tidak cukup menampung siswa sebanyak 224 orang.


Sumber = http://kabar-toraja.com

BACA SELENGKAPNYA..

Mantan Anggota DPRD Toraja Ramai-Ramai Disidang

Sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan 37 mantan anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, periode 2004-2009 akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makale, Jumat (6/5). Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Baren Sinurat.
Dalam dakwaan yang dibacakan Ketua Tim Jaksa Penuntut umum (JPU) Adrianus, para terdakwa dianggap bersalah karena telah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara Rp2,5 miliar lebih. "Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum sehingga negara dirugikan dua miliar rupiah lebih," kata Adrianus saat membacakan dakwaan.

Dia menguraikan, semasa jabatan mereka, ke-37 terdakwa menyalahgunakan wewenang dengan mengalihkan atau tidak menggunakan anggaran pada tiga pos anggaran masing-masing, anggaran mobilitas, anggaran belanja barang dan jasa, dan anggaran pemberdayaan.

Dari 37 mantan anggota DPRD Toraja yang menjadi tersangka dalam kasus ini, hanya 26 yang hadir pada sidang perdana tersebut. Empat terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, empat terdakwa telah meninggal dunia, dan dua terdakwa lainnya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sulsel masih berstatus sebagai tersangka dan belum diperiksa karena jaksa masih menunggu izin Gubernur Sulsel.

Kedua tersangka yang belum diseret ke pengadilan masing-masing, MRP dan YT. "Untuk memeriksa keduanya harus seizin Gubernur Sulsel," kata Adrianus.

Sebelumnya, pada kasus yang sama, tiga mantan unsur pimpinan DPRD Toraja telah dijatuhi vonis dan telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Makale. Sidang kasus dugaan korupsi ini akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh terdakwa.

Sumber : metrotvnews.com

BACA SELENGKAPNYA..

Guru PAUD dan TK Kurang Perhatian Pemda

Pendidiakan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), sebelum tahun 2009/2010 pendidikan ini masuk dalam Dirjen Pendidikan Dasar 9 tahun. Namun sekarang pendidikan ini masuk pada Dirjen PAUD di Kementrian Pendidikan Nasional.

Merasa kurang perhatian dari pemerintah daerah, guru PAUD dan TK meminta pemerintah dan DPRD untuk membuatkan regulasi khusus yang mengatur tentang PAUD di Tana Toraja. Permintaan ini disampaikan oleh guru PAUD dan TK yang tergabung dalam HIMPAUDI dan IGTKI dalam rapat kerja Komisi II dengan Diknas dan HIMPAUDI dan IGTKI pada hari Kamis (5/5/11) di ruang Komisi II DPRD Tana Toraja.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Massudi Somboling dihadiri oleh anggota Komisi II Mince Sosang, Ir. Amir Loga, Ir. Kristian H. P. Lambe, MM. Sementara dari Dinas Pendidikan hadir Plt. Kepala Dinas Yohanis Titting. Sedangkan dari Himpaudi dan IGTKI sekitar 20 orang yang dipimpin oleh ketua Himpaudi Elis Tombe’ Ampang, S.Pd.
Dalam rapat tersebut Elis menjelaskan kondisi guru PAUD yang ada di Tana Toraja. Menurutnya, intensif mereka kurang memadai karena anggaran untuk intensif belum dianggarkan dalam APBD sehingga masih tergantung pada orang tua murid.
Selain itu, para guru PAUD juga meminta agar diberikan kesempatan yang sama dengan para guru SD, SMP, dan seterusnya. Kesempatan itu dalam hal formasi PNS bagi guru PAUD yang selama ini belum ada. Tidak hanya itu, para guru PAUD juga meminta agar nasib mereka diperhatikan dengan menaikan status mereka dari sukarela ke honorer atau PNS.
Yohanis Titting menanggapi permintaan Himpaudi terkait formasi PNS itu berdasarkan permintaan dari pusat. Sementara untuk pengangkatan honorer itu menjadi tanggung jawab bupati tapi berdasarkan aturan yang ada. Sekarang ini tidak lagi ada pengangkatan honorer setelah tahun 2004 kamarin. “Semoga saja ada lagi pengangkatan honorer yang akan datang,” terang Y. Titting.
Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa untuk menghindari menjamurnya Kelompok Bermain atau PAUD, kedepan pemerintah daerah melalui DIKNAS harus selektif menempatkan KB /PAUD di suatu daerah/lembang. Paling tidak 1 lembang 1 PAUD. Ini dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan PAUD pada satu lembang. Terkait intensif bagi guru PAUD komisi II akan membicarakan lebih jauh bersama DIKNAS.
Anggota Komisi II yang tidak hadir dalam rapat tersebut Andarias Tadan, SE, Alexander Pantan Rante Allo, Septianus Toding Komba tanpa keterangan. Sementara Drs. L. R. Tangko, MM, dan Daniel Tandirerung sedang tugas luar

Sumber : http://www.kopel-online.com

BACA SELENGKAPNYA..

Theofilus kecewa atas kinerja bawahannya.

Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung kecewa dengan kinerja sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja.

Bupati menilai,sejak dia dilantik bersama Adelheid Sosang sebagai bupati dan wakil bupati September 2010, dia telah memberikan kesempatan kepada para pejabat SKPD untuk menunjukkan kecakapan dan kemampuannya memimpin SKPD. Namun, kebijakan tersebut belum sesuai harapan karena masih banyak program dan kegiatan SKPD berjalan di tempat. Menurut dia,kreativitas pimpinan SKPD masih minim.

Para pejabat daerah masih berpatokan pada kegiatan yang sudah terprogram dan belum ada motivasi tinggi dan inovasi mengembangkan program-program baru. “Hanya beberapa pimpinan SKPD yang tanggap dan punya motivasi melakukan perubahan sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati,”ujarnya. Menurut Bupati,bulan ini dia akan menggelar mutasi dan pergeseran pejabat maupun pimpinan SKPD yang kinerjanya berjalan di tempat.

Termasuk pengisian jabatan pimpinan SKPD yang saat ini masih lowong dan dijabat pelaksana tugas. Ketua Lembaga Pijar Masyarakat Indonesia Rasyid Mappadang mengatakan, pergantian pejabat SKPD yang akan dilakukan bupati harus sesuai kemampuan dan keahlian pejabat bersangkutan

Sumber : www.seputar-indonesia.com,

BACA SELENGKAPNYA..

Juli 2011, Pekerjaan Konstruksi Bandara Toraja akan Dimulai

Pemerintah kabupaten Tana Toraja menargetkan penyelesaian pembebasan lahan pembangunan Bandara di Mengkendek pada bulan juni 2011. setelah pembebasan lahan selesai, maka pada bulan berikutnya (Juli 2011) Pembangunan konstruksi Bandara Internasional Tana Toraja akan dimulai.

Seusai menerima perwakilan Direktorat Penataan Bandara Kementrian Perhubungan di Makale, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengatakan akan segera memulai pekerjaan pembangunan konstruksi bandara yang diperkirakan akan menelan biaya Rp. 400 Milliar. Penganggaran pembangunan Bandara Internasional Tana Toraja sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat melalui APBN. Sementara pemkab Tana Toraja hanya akan menanggung biaya pembebasan lahan yang diperkirakan akan menelan biaya Rp. 20 Milliar melalui APBD.

Bandara yang terletak di Kecamatan Mengkendek ini akan menempati lahan seluas 225 hektare (ha). “Konstruksi bangunan dan runway bandara serta fasilitas pendukung bandara menjadi tanggung jawab pusat,” ujar dia seusai menerima perwakilan Kemenhub.

Sementara itu progres pembebasan lahan baru berada pada tahp pengidentifikasian pemilik lahan untuk proses pembayara ganti rugi. proses pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui sistem bank transfer.

Hampir sebagian besar masyarakat yang lahannya akan dibebaskan sudah menandatangani surat perjanjian bersedia menyerahkan lahan. Pemkab Tana Toraja juga sedang mempersiapkan tender dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bandara yang menghabiskan anggaran hingga Rp700 juta. “Proses pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui bank.

Masyarakat yang menerima ganti rugi akan dibukakan rekening bank oleh pemerintah. Uang ganti rugi lahan akan ditransfer langsung ke rekening pemilik lahan,”ujar dia. Berdasarkan master plan bandara baru yang sudah selesai dibuat,tahap pertama akan dibangun runway sepanjang 1.900 meter serta fasilitas lainnya.

Panjang runway ini hampir sama panjang dengan runway Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis ATR 72.Pada tahap kedua, landasan pacu pesawat akan ditambah hingga 2.200 meter sehingga bisa didarati semua jenis pesawat berbadan lebar.

Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi mengatakan, sektor pariwisata Toraja akan berkembang pesat karena didukung bandara yang bisa didarati pesawat berbadan lebar. “Alokasi anggaran yang cukup besar untuk biaya pembangunan bandara internasional di Mengkendek merupakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Toraja,”tandasnya

BACA SELENGKAPNYA..

Bupati Tana Toraja : Maksimalkan Harga Lahan Bandara

Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung meminta kepada tim 9 untuk memaksimalkan taksiran nilai jual tanah masyarakat di Kecamatan Mengkendek.

"Saya sudah perintahkan tim 9 pembangunan bandara untuk memaksimalkan taksiran nilai jual tanah masyarakat yang dilalui pembangunan bandara sehingga masyarakat dapat rela melepaskan tanahnya bagi pembangunan bandara, tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku," ucap Theofilus memaparkan pembebasan lahan bagi bandara baru Tana Toraja (Tator) disela-sela rapat paripurna DPRD, Sabtu (30/4).

Theo menjelaskan, taksiran harga lahan masyarakat inipun akan diklasifikasikan sesuai kelas-kelasnya dan jenis lahan, baik tanah kering maupun areal persawahan.

Pantauan Upeks di lapangan, hingga saat ini masalah pembebasan lahan warga yang terkena proyek pembangunan bandara masih belum tuntas. Belum ada kejelasan dari tim pembangunan bandara menyangkut berapa harga pasti yang disepakati antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa waktu lalu kepada Upeks, ketua tim 9 pembangunan bandara yang juga pelaksana tugas Sekda Tator, Enos Karoma, SE MH di rumah jabatan bupati menyampaikan jumlah lahan masyarakat yang masuk dalam perencanaan pembangunan bandara seluas 30 hektar.

Sumber : Ujungpandang Ekspress

BACA SELENGKAPNYA..

Perda BPHTB ditetapkan

sebuah Rancangan Peraturan Daerah berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yaitu tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penetapan Perda ini berhasil ditetapkan setelah melalui pembahasan yang alot dan panjang. Perda ini resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah pada hari sabtu, 30 April 2011 di gedung DPRD Tana Toraja dalam rapat Paripurna Anggota DPRD Tana Toraja.

16 dari 30 orang Anggota Dewan menghadiri rapat paripurna ini dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, SE didampingi wakil ketua Ester Datu Palloan yang berasal dari Demokrat.

Anggota DPRD lainnya yang ikut hadir yaitu Marthen Patulak, SH Massudi Sombolinggi, Ir. Titus Peri Panannangan, Aleksander Pantan Rante Allo, Ir. Kristian H.P Lambe, MM Dominggus Sampeliling, SE Andareas Tadan, SE Andarias P. Buttutasik, Mince Sosang Yusuf Palebangan Pillo’, SH Yakobus Tonglo Langi’, Selvinus Popeng, B.Sc Takin Sima, SE Ir. Joni Nono Paliling.

Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam lebih ini berlangsung lancar dan dihadiri oleh Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE didampingi oleh beberapa pimpinan SKPD serta beberapa Camat. Tidak ada perdebatan yang berarti dalam rapat paripurna ini, karena semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda BPHTB menjadi Perda BPHTB.

Dalam pemandangan Fraksi yang dibacakan oleh masing–masing juru bicara Fraksi pada dasarnya menilai Perda BPHTB harus dilaksanakan secara maksimal agar PAD Tana Toraja dapat meningkat namun tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat miskin.

Salah satu saran yang disampaikan dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing juru bicara fraksi adalah agar pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau semacam reward bagi para penagih pajak (kolektor) yang memiliki prestasi yang baik.>

Welem Sambolangi yang memimpin Rapat Paripurna menjelasakan bahwa dengan Penetapan ranperda ini maka pemerintah daerah harus segera berkonsultasi kepada gubernur agar efektifitas pelaksanaan perda ini di Tana Toraja dapat segera direalisasikan.

BACA SELENGKAPNYA..