Masih Proses, Sa'bara' komi...
Sponsored By : Kecamatan Makale.

Senin, 23 Mei 2011

Dunia Penidikan di daerah terpencil Tana Toraja, memprihatinkan

Sebagai akibat dari belum adanya sekolah Dasar (SD), puluhan anak usia sekolah di 7 dusun lembang Dewata Kecamatan Mappak, Kab. Tana Toraja, belum dapat bersekolah. Hal ini benar-benar sangat memprihatinkan.
MAKALE –

Rata-rata, dalam satu tahun , terdapat 10 anak usia sekolah di setiap dusun yang tidak tersentuh pendidikan. Faktor utama anak tidak bersekolah karena belum adanya fasilitas sekolah, sedangkan sekolah terdekat dari dusun itu berada di lokasi yang jauh. Untuk menuju lokasi sekolah terdekat, harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati gunung-gunung yang terjal dan hutan belantara yang memakan waktu perjalanan setengah hari. “Sebagian besar anak usia sekolah dasar di tujuh dusun di Lembang Mappak tidak bisa bersekolah.

Akhirnya,mereka lebih banyak membantu orangtuanya mencari nafkah,” ungkap Sulaiman yang juga Kepala Sekolah SDN Kakkung Lembang Dewata kemarin. Dia menuturkan, kondisi wilayah Lembang Dewata berada di daerah pegunungan dan jalanan belum diaspal. Jalan desa masih berupa jalan tanah. “Kalaupun ada anak usia sekolah yang menikmati bangku sekolah, mereka dibawa anggota keluarga yang berdomisili di luar dusun,”ujarnya.

Tujuh dusun di Toraja yang belum memiliki bangunan sekolah tersebut,yakni Limbong, Kadokan, Dewata, Wai’ Limbong, Buttawan, Sali-Sali dan Rura. Menurutnya, salah satu solusi agar anak usia sekolah di tujuh dusun ikut menikmati pendidikan, pemerintah membuatkan kelas jauh. Namun, usulan itu sudah berkali-kali disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), namun kelas jauh itu belum terealisasi.

“Masyarakat di tujuh dusun tersebut sangat mengharapkan adanya fasilitas pendidikan di daerahnya. Paling tidak pemerintah membuka kelas jauh agar anak usia sekolah dasar bisa bersekolah,”ujar dia. Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Toraja Yohanis Titing mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lembang/desa setempat untuk membuka kelas jauh di tujuh dusun itu.

Namun, untuk membuka kelas jauh harus tersedia lokasi dan sarana belajar. Lokasi itu diakui belum diperoleh sampai sekarang. “Kalau lokasi tempat belajar mengajar di sana sudah siap, segera akan dibuka kelas jauh. Beberapa sekolah yang terdekat sudah siap untuk membina kelas jauh untuk anak di tujuh dusun tersebut,” tandasnya.
BACA SELENGKAPNYA..

Theofilus Bentuk Posko Tindak Lanjut Temuan

Bupati Tana Toraja Theofilus dan Wakil Bupati Adelheid Sosang akan membentuk posko penyelesaian tindak lanjut. Posko ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama di tiap SKPD.

Theofilus mengaku, sistem kerja aparatnya selama delapan bulan terakhir sudah bagus. Tinggal diasah rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tugas pokoknya agar berprestasi. "Meski banyak pekerjaan yang dihadapi tiap hari, namun inovasi dan kreasi aparatur jangan diabaikan karena sangat menentukan kesuksesan tugas melayani sesuai tuntutan dan harapan masyarakat," jelasnya di Makale.

Menurutnya, di banyak daerah, paling banyak yang jadi temuan auditor adalah dana bantuan sosial (bansos) karena paling rawan disalahgunakan. "Ini yang jadi sasaran empuk pemeriksa," lanjutnya.
Karena itu, kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Tana Toraja pengelola bantuan sosial bupati meminta agar penyalurannya sesuai tujuan dan sasaran serta tidak bertentangan dengan aturan.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan rakyat (Kesra) Pemkab Tana Toraja Albert Saalino merespon baik pembentukan posko tindak lanjut tersebut. "Kita memang dituntut lebih hati-hati membuat telaah kepada pimpinan utamanya bukti pendukung karena akan menjadi tolokukur keberhasilan pimpinan dalam mengelola keuangan," kata Albert Saalino.

Posko tindaklanjut merupakan respon positif bupati atas pertemuan tindak lanjut temuan se-Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dilaksanakan di Hotel Sangalla, singkat Albert Saalino.
BACA SELENGKAPNYA..

Bahas Pungutan Sekolah, Dewan Panggil Diknas

Pungutan kepada siswa tamatan SLTA dan sederajat se-Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 300.000 per siswa diprotes orang tua siswa. Alasannya, karena tidak pernah dibicarakan dengan orang tua siswa dan komite sekolah.

Pungutan tersebut diduga dilakukan pihak sekolah secara sistemik karena berlaku kepada semua siswa yang tamat. Uang tersebut diserahkan saat menerima ijazah.
Seperti diungkapkan Boy Tonapa, seorang orang tua siswa di Getengan Mengkendek saat ditemui BKM menjelaskan, pungutan dilakukan sekolah seharusnya jelas peruntukannya, karena memberatkan.

"Menurutnya, meskipun dipahami siswa tamat sekolah butuh biaya seperti perpisahan, studi tour dan lainnya, itu kami pahami dan tidak sampai sebesar Rp 300.000," katanya.
Komisi II DPRD Tana Toraja menerima laporan tersebut langsung menyorot pungutan tersebut. "Pungutan ini akan berdampak terhadap citra penyelenggaraan pendidikan di Tana Toraja," terang Massudi Sombolinggi Jumat (20/5) di Makale.

Hal ini, katanya, perlu dicermati Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung. Bila perlu pihak Inspektorat Kabupaten segera turun lapangan mengaudit jumlah pungutan, kemudian hasilnya dilaporkan kepada bupati untuk mengambil tindakan tegas tanpa pandangbulu ke pihak sekolah.

Komisi II DPRD Tana Toraja, kata Massudi, akan segera memanggil Plt Kadis Diknas Yohannis Titting untuk mengklarifikasi pungutan tersebut.

Ditemui terpisah, Plt Kadis Diknas Yohanis Titting, membantah pungutan bervariasi kepada siswa yang tamat mulai Rp 100.000 hingga Rp 300.000 itu sebagai pungutan liar (pungli). Menurutnya, itu bukanlah pungli.

Menurutnya, hasil penelusuran pihak Diknas kepada beberapa kepala sekolah sejak pungutan itu mencuat ke permukaan diperoleh keterangan bila pungutan tersebut sudah menjadi program sekolah guna membiayai beberapa kegiatan.

Itupun sudah diatur dalam rencana belanja anggaran sekolah (RABS) sebelumnya telah dirapatkan pihak sekolah dengan orang tua siswa bersama komite sekolah. "Yang jelas itu bukan pungutan tiba-tiba," pungkas Yohanis Titting.

Sumber : http://www.beritakotamakassar.com
BACA SELENGKAPNYA..

PNPM Kec. Makale, IST Tim Lelang

seperti diketahui, Untuk tahun anggaran 2011 Kec. Makale mendapatkan dana PNPM-Mpd sebesar Rp. 450.000.000 dimana 25% dari dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan)dan selebihnya adalah untuk kegiatan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM - Mpd Kec. Makale Tahun Anggaran 2011 untuk sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat adalah Kelurahan Rante kegiatan Rabat Beton dengan dana sekitar Rp. 314.000.000 yang volumenya 725 m x 3 m x 0,15 m, dan Kelurahan Buntu Burake kegiatan Pelatihan kursus Menjahit dengan jumlah dana Rp.30.518.000 dengan volume 24 orang peserta.

Dalam rangka percepatan progress kegiatan, Hari ini, Sabtu, 21 Mei 2011 PNPM Kec. Makale menyelenggarakan In Service Training (IST) bagi Panitia lelang kegiatan PNPM - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 yang diikuti oleh masing-masing tim lelang dari dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM-Mpd tahun Anggaran 2011.

BACA SELENGKAPNYA..