Masih Proses, Sa'bara' komi...
Sponsored By : Kecamatan Makale.

Rabu, 30 Maret 2011

DPRD Tana Toraja Akan Bentuk Fraksi Baru

Memasuki tahun kedua DPRD Tana Toraja mulai menunjukkan kinerja dan dinamika politik di kalangan anggota DPRD. Kinerja terlihat dari penetapan APBD yang tepat waktu, transparansi APBD tahun berturu-turut melalui poster dan masih banyak kinerja fositif yang diperlihatkan oleh anggota DPRD pilihan rakyat ini.

DPRD Tana Toraja yang didukung oleh 30 orang anggota dari berbagai partai politik, terkumpul dalam lima fraksi. Kelima fraksi di DPRD saat ini adalah Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PDK dan Fraksi Kerukunan.
Setelah satu tahun lebih berkumpul dan berbagi dalam fraksi, kini beberapa orang anggota DPRD mencoba mewacanakan untuk membentuk fraksi baru. Mereka yang mewacanakan fraksi baru ini adalah dari Partai Persatan Daerah dan PKPI. Pembentukan fraksi dimungkinkan dalam undang-undang dengan minimal tiga orang anggota DPRD.
Menurut Septianus Toding Komba dari PPD, pembentukan fraksi baru demi mewujudkan demokratisasi dan dinamika politik di tubuh DPRD itu sendiri.
Wakil Ketua DPRD dari PDIP Semuel Eban K. Mundi menilai wacana pembentukan fraksi baru di DPRD itu adalah hal yang wajar selama memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam UU. “Inikan bagian dinamika politik yang memang harus terus berjalan. Lebih banyak fraksi juga lebih baik agar tidak monoton kebijakan…” terang Semuel Eban K. Mundi.

Komite Pemantau Legislatif Indonesia wilayah Toraja, berpendapat bahwa pembentukan Fraksi itu hal yang wajar. Namun harus dilihat tujuan dari pembentukan fraksi tersebut, jangan sampai hanya untuk kepentingan kelompok atau individu.

“Kan kasian rakyat jika banyak fraksi dan perdebatan fraksi lebih panjang namun kurang menyentuh hal yang substansi untuk kepentingan rakyat. Semoga saja wacana fraksi ini murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Tana Toraja…” tandas Muhammad Jafar dari Kopel

Sumber : http://www.kopel-online.com
BACA SELENGKAPNYA..

Anggota DPRD Tana Toraja sudah 2 bulan tidak terima tunjangan

selama dua bulan terakhir anggota DPRD Tana Toraja hanya menerima gaji pokok, sementara tunjangan perumahan dan komunikasi tidak diberikan. demikian informasi yang berhasil didapatkan dari beberapa anggota DPRD Tana Toraja. Alasan pemerintah daerah adalah tidak adanya uang di kas daerah, kata beberapa anggota DPRD.
Gaji dan tunjangan adalah hak anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU. Namun di Tana Toraja hak anggota DPRD tersebut seolah diabaikan oleh pemerintah daerah.
Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa kantor DPRD menjadi sepi. Karena tidak diberikannya sebagian hak anggota DPRD membuat sebagian anggota DPRD menjadi malas berkantor.
BACA SELENGKAPNYA..

Selasa, 29 Maret 2011

Pemerintah Kab. Tana Toraja menyerahkan asset ke Kab. Toraja Utara

Penyerahan asset pemerintah Tana Toraja kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahap pertama telah dilaksanakan pada hari jumat (25/3) yang lalu. Adapun asset yang diserahkan berupa tanah, bangunan, jaringan jalan dan jembatan, dan jaringan irigasi. Penyerahan tahap pertama ini berlangsung di halaman kantor bupati Toraja Utara.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPAKD) Toraja Utara, Firdaus Rin Bata, menyatakan Bupati Tana Toraja Thefilus Allorerung dan Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi yang menyerahkan langsung aset itu kepada Bupati dan Ketua DPRD Toraja Utara. Penyerahan itu disaksikan oleh kepala SKPD se kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
“Penyerahan asset tersebut langsung diserahkan oleh Bapak Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE dan Ketua DPRD Tana Toraja, Wellem Sambolangi, SE
kepada bupati dan ketua DPRD Toraja Utara,” jelas Firdaus.
Dijelaskan, penyerahan aset tersebut merupakan tahap pertama dari beberapa tahapan. Aset yang akan diserahkan, yakni beberapa bidang tanah milik pemerintah, bangunan kantor dan bangunan lainnya, jalan dan jembatan yang ada di wilayah Toraja Utara, serta jaringan irigasi.
“Ini baru penyerahan tahap pertama, yakni aset tidak bergerak. Untuk aset bergerak nanti menyusul,” jelas Firdaus.
Ditanya berapa nilai aset yang diserahkan, Firdaus mengatakan pihaknya masih menghitung, sebab Pemkab Tana Toraja tidak memberikan perhitungan total asset yang diserahkan. “Kami masih menghitung karena tidak ada pengantar mengenai total aset yang diserahkan, yang ada hanya daftar asset yang harus dihitung ulang bagian akuntansi,” katanya.
BACA SELENGKAPNYA..

Sabtu, 26 Maret 2011

Siapa yang Bakal Memimpin Partai Demokrat Tana Toraja ?


isu suksesi kepemimpinan Partai Demokrat Tana Toraja semakin menyeruak ke permukaan. beberapa nama diberitakan akan ikut meramaikan bursa calon Ketua Partai Demokrat Tana Toraja. diantaranya pelaksana tugas (plt) Ketua Partai Demokrat Neli Dase, Esther D. Palloan yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Tana Toraja, Mantan Bupati Tana Toraja, Johanis Amping Situru', SH, serta Victor Datuan Batara (Mantan Calon Bupati Tana Toraja dan mantan Kapolres Tana Toraja). Namun, dari sejumlah figur tersebut hanya Victor Datuan Batara yang secara terang-terangan menyatakan siap maju dalam bursa pencalonan Ketua Partai besutan SBY tersebut. Victor Datuan Batara saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Keamanan dan Ketertiban di DPD Partai Demokrat Prop. Sulawesi Selatan.

"Saya siap maju untuk membesarkan Partai Demokrat Tana Toraja. tentu saja saya mengharapkan dukungan dari pengurus kecamatan, dan kalau mayoritas pengurus kecamatan mendukung saya, maka hal tersebut (memimpin Partai Demokrat-red) akan sangat mungkin terjadi." kata Victor.

Saat ini jabatan ketua Partai Demokrat Tana Toraja di jabat oleh pelaksana tugas (plt) Neli Dase. dimana sebelumnya Posisi ketua DPC Demokrat Tana Toraja terakhir kali dijabat Yohanis Embon Tandipayuk.
BACA SELENGKAPNYA..

Kamis, 24 Maret 2011

Dinas Pariwisata, 1 Website Sedot 20 Juta.

Kec.Makale - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tana Toraja terus melakukan Pengawasan terhadap program dan kegiatan SKPD Tana Toraja. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa sorotan angota DPRD terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang telah di muat dalam Daftar Pagu Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas, belum lama ini, Rabu (9/3/11).
Terdapat beberapa kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi-Misi Pemerintah Daerah dan bahkan ada kegiatan yang di anggap melanggar. Temuan anggota Dewan yang terhormat ini follow-up dengan melakukan pemanggilan terhadap SKPD terkait dan juga di publikasikan pada media. Wakil Ketua Komisi II Kristian H.P Lambe, menyoroti kegiatan dinas Pariwisata yang dinilainya tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang di alokasikan ke SKPD ini.

Di tahun anggaran 2011, dinas Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar 1,5 M. Anggaran ini dialokasikan dengan harapan agar kegiatan kepariwisataan dapat terus meningkat untuk menunjang program Lovely Desember maupun program lainnya.

Kegiatan Lovely Desember tidak hanya dilakukan pada bulan Desember. Tapi sepanjang tahun harus ada kegiatan yang dilakukan. Namun hingga maret ini, dinas Pariwisata belum satu pun melaksanakan even pariwisata. " Sekarang sudah bulan Maret namun hingga kini belum ada satupun kegiatan” kritik Kristian.

Selain mempersoalkan kinerja Dinas Pariwisata, politisi yang berasal dari Partai Damai Sejahtera (PDS) turut 'mengecam' Website (Portal, red) dinas pariwisata.
Website tersebut tidak mencerminkan ciri khasnya sebagai portal (web) kepariwisataan. Demikian menurut Kris.

Sebagai contoh, pada web yang dibangu tersebut tidak terlihat adanya Lambang Kab. Tana Toraja, bahkan Foto Bupati dan Wakil Bupati juga tidak terpampang, apalagi data-data tentang objek wisata yang seharusnya di muat dalam web tersebut juga tidak di munculkan. sementara sampai saat ini pembuatan website tersebut telah menghabiskan anggaran sekitar 20 Juta.

Kristian HP Lambe, yang juga adalah Ketua Fraksi kerukunan ini meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas pariwisata.

Kalau perlu kepala Dinas Pariwisata di tempati oleh orang-orang yang mengerti tentang kepariwisataan.

Di kesempatan yang sama, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) wilayah Toraja, M. Jafar,turut meminta kepada DPRD untuk terus meningkatkan Pengawasannya terhadap program dan kegiatan SKPD.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalisir bermunculannya program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak tepat sasaran.
BACA SELENGKAPNYA..

Rabu, 23 Maret 2011

Kantor Bupati Pemkab Toraja yang baru terancam di eksekusi paksa.

Kec. MAKALE -- Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tana Toraja terancam dihentikan. Hal ini sehubungan dengan kemenangan gugatan Keluarga Sombolinggi atas lokasi pembangunan Kantor Bupati Tana Toraja, khususnya blok satu yang adalah eks kantor DPRD Tana Toraja di Mahkamah Agung (MA). Pekerjaan proyek tersebut ditangani PT Usaha Subur Sejahtera. Dana yang dihabiskan mencapai Rp 9.229.400.000.

Antonius T. Tulak, Penasehat Hukum Keluarga Sombolinggi mengatakan, Lokasi kantor Bupati yang baru, khususnya blok satu yang merupakan eks gedung DPRD, sejak diperkarakan sudah tiga kali dimenangkan kliennya.
tiga putusan pengadilan yang dikeluarkan dan tetap memenangkan keluarga Sombolinggi tersebut adalah : Pertama putusan PN Makale No. 09/PDT.G/2007 tanggal 13 November 2007, putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.37/PDT/2008 tanggal 18 November 2008, dan putusan Mahkamah Agung (MA) No.1741 /K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010.

"Keluarga Sombolinggi menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 6 miliar,'' tutur Antonius.

Sesuai dengan aturan dalam hukum acara perdata, maka pihak penggugat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan agar tergugat segera mematuhi putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) tersebut. dan berharap agar PN Makale segera melakukan eksekusi paksa atas lokasi kantor blok satu tersebut.

Antonius T. Tulak mengatakan "PN Makale telah menindaklanjuti permohonan eksekusi dengan memberikan teguran kepada tergugat,''

"tertundanya eksekusi terhadap kantor Bupati disebabkan karena tergugat belum membayar biaya eksekusi," demikian keterangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, HR Patongloan.

"Kepada tergugat ada dua opsi penyelesaian yang bisa ditempuh. Apakah bangunan dibongkar atau membayar ganti rugi sesuai permintaan pengunggat,'' kata Patongloan.

Menurut dia, meskipun pemkab masih menempuh upaya hukum luar biasa, bukan berarti menunda eksekusi, melainkan jalan terus. Namun karena obyek sengketa adalah aset pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik, maka perlu ada kesepakatan kedua belah pihak untuk solusi penyelesaiannya.

Enos Karoma, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Tana Toraja, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima teguran dari Pengadilan. Namun, menurut Enos, eksekusi paksa tidak serta merta diterima oleh pemkab tana toraja. karena kepemilikan tanah lokasi kantor Bupati blok satu telah bersertifikat aset milik pemkab.

"Bukti kepemilikannya hanya satu orang. Pemkab telah membeli secara sah yang dibuktikan dengan dokumen penjualan,'' jelasnya.

Sementara ini Pihak Pemkab Tana Toraja telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) ke MA. Karena itu Pihak Pemkab meminta agar pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini bersabar menunggu proses dan hasilnya.
BACA SELENGKAPNYA..

Selasa, 22 Maret 2011

Theofilus, Pejabat yang tidak kompeten pasti di copot

MAKALE, -- Theofilus Allorerung, SE, Bupati Tana Toraja, dalam rapat koordinasi antara Bupati dan Camat, di Gedung Wanita Makale, Sabtu 19 Maret 2011 mengatakan, Pejabat yang tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya terancam dicopot dari jabatannya.
"Penggantian pejabat yang dianggap tidak berkualitas melaksanakan wewenangnya, termasuk pejabat yang ketahuan menyelewengkan tugasnya sebagai pimpinan satuan kerja akan dicabut kewenangannya." Kata Bupati Tana Toraja
"Karena itu, sistem baru yang sedang ia bangun selama kepemimpinannya dengan memberdayakannya sesuai kewenangan semua pimpinan ditiap tingkatannya, tapi tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut," tambahnya.
Ditegaskan Theo bahwa ia melihat sistim pemerintahan yang terbangun selama ini kurang baik. Fungsi Pimpinan tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh menumpuknya berbagai hal, termasuk hal-hal teknis di Bupati.
“Kapan bupati memikirkan hal-hal strategis, jika teknispun harus dilakukan bupati,” keluhnya.
Sebagai contoh, berhubungan dengan pengadaan motor dinas yang sampai dengan pembagiannyapun harus dilakukan oleh Bupati.
Dalam rapat tersebut, Theofilus mengakui sejak menjadi bupati hingga saat ini dirinya terus berkonsentrasi untuk membenahi sistim pemerintahan untuk menuju prinsip sistim tata kelola pemerintahan yang baik, dari pada mulai memacu pembangunan dengan sistem yang ada.
Ia menambahkan, meskipun demikian , anggaran yang masuk ke Tana Toraja mengalami peningkatan, terutama anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang berhubungan dengan pembangun bandar udara baru yang tahun ini sudah pada tahap pembebasan lahan. Rapat kordinasi yang dihadiri sekira 180an peserta terdiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah dan Kepala Lembang tersebut, menjadi tempat bupati mengungkapkan berbagai persoalan pemerintahan yang ada di Tana Toraja, baik atas laporan masyarakat maupun ketika mengunjungi diam-diam berbagai kantor diberbagai wilayah Tator tanpa memberitahu pejabat yang didatangi.
Hasilnya, ia mengetahui banyaknya keluhan terhadap penyuluh yang kurang turun ke lapangan dan tidak singkronnya program pemerintah yang dilakukan.
Bahkan, bupati juga menerima laporan adanya pungli yang dilakukan beberapa camat terhadap lurah dan kepala lembang untuk membiayai rapat-rapat.
“Besarannya antara Rp50 ribu-Rp100 setiap kali rapat harus kami serahkan, kalau tidak laporan Alokasi Dana Desa (ADD) kami tidak ditandatangani,”ungkapnya. "Untuk itu Theofilus menegaskan akan memperbaiki semua sistim yang masih belum baik selama ini,"kuncinya.
BACA SELENGKAPNYA..

Sabtu, 19 Maret 2011

Kantor Bupati Pemkab Toraja yang baru terancam di eksekusi paksa.

Kec. MAKALE -- Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tana Toraja terancam dihentikan. Hal ini sehubungan dengan kemenangan gugatan Keluarga Sombolinggi atas lokasi pembangunan Kantor Bupati Tana Toraja, khususnya blok satu yang adalah eks kantor DPRD Tana Toraja di Mahkamah Agung (MA). Pekerjaan proyek tersebut ditangani PT Usaha Subur Sejahtera. Dana yang dihabiskan mencapai Rp 9.229.400.000.

Antonius T. Tulak, Penasehat Hukum Keluarga Sombolinggi mengatakan, Lokasi kantor Bupati yang baru, khususnya blok satu yang merupakan eks gedung DPRD, sejak diperkarakan sudah tiga kali dimenangkan kliennya.
tiga putusan pengadilan yang dikeluarkan dan tetap memenangkan keluarga Sombolinggi tersebut adalah : Pertama putusan PN Makale No. 09/PDT.G/2007 tanggal 13 November 2007, putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.37/PDT/2008 tanggal 18 November 2008, dan putusan Mahkamah Agung (MA) No.1741 /K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010.

"Keluarga Sombolinggi menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 6 miliar,'' tutur Antonius.

Sesuai dengan aturan dalam hukum acara perdata, maka pihak penggugat telah mengajukan permohonan ke Pengadilan agar tergugat segera mematuhi putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) tersebut. dan berharap agar PN Makale segera melakukan eksekusi paksa atas lokasi kantor blok satu tersebut.

Antonius T. Tulak mengatakan "PN Makale telah menindaklanjuti permohonan eksekusi dengan memberikan teguran kepada tergugat,''

"tertundanya eksekusi terhadap kantor Bupati disebabkan karena tergugat belum membayar biaya eksekusi," demikian keterangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, HR Patongloan.

"Kepada tergugat ada dua opsi penyelesaian yang bisa ditempuh. Apakah bangunan dibongkar atau membayar ganti rugi sesuai permintaan pengunggat,'' kata Patongloan.

Menurut dia, meskipun pemkab masih menempuh upaya hukum luar biasa, bukan berarti menunda eksekusi, melainkan jalan terus. Namun karena obyek sengketa adalah aset pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik, maka perlu ada kesepakatan kedua belah pihak untuk solusi penyelesaiannya.

Enos Karoma, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Tana Toraja, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima teguran dari Pengadilan. Namun, menurut Enos, eksekusi paksa tidak serta merta diterima oleh pemkab tana toraja. karena kepemilikan tanah lokasi kantor Bupati blok satu telah bersertifikat aset milik pemkab.

"Bukti kepemilikannya hanya satu orang. Pemkab telah membeli secara sah yang dibuktikan dengan dokumen penjualan,'' jelasnya.

Sementara ini Pihak Pemkab Tana Toraja telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) ke MA. Karena itu Pihak Pemkab meminta agar pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini bersabar menunggu proses dan hasilnya.
BACA SELENGKAPNYA..

Kamis, 17 Maret 2011

APBD 2011 Tana Toraja akan dipublikasikan

TANA TORAJA - Komitmen DPRD untuk terus mendorong pemerintahan yang transparan sepertinya bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini terlihat dari adanya rencana untuk kembali mempublikasikan APBD 2011 dalam bentuk poster, booklet dan baliho.Publikasi APBD di Tana Toraja ini sudah 3 tahun berturut- turut mulai dari tahun 2009, 2010 dan 2011. Publikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawan moril anggota DPRD kepada konstituennya untuk terus memperlihatkan seberapa besar anggaran yang ada di Tana Toraja.
Publikasi ini rencananya akan memuat ringkasan APBD, nama pejabat penanggung jawab anggaran serta nomor kontaknya dalam bentuk poster dan baliho yang akan dipasanmg di tempat-tempat umum dan mudah dilihat oleh masyarakat. Sementara untuk booklet rencananya akan memuat daftar program dan kegiatan yang masuk di setiap kecamatan.
Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi yang ditemui beberapa waktu lalu menilai publikasi APBD dalam bentuk poster selama ini cukup baik. “Poster APBD yang dipasang di tempat-tempat umum sangat baik sebagai media informasi kepada masyarakat,” terang politisi Golkar ini.
BACA SELENGKAPNYA..

Rabu, 16 Maret 2011

Diklat Prajabatan 2011 bagi CPNS 2009 di Hotel Sahid Mengkendek

MAKALE-- Prajabatan bagi 144 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat pada tahun 2009 dilaksanakan di Hotel Sahid Mengkendek, pada hari Selasa, 16 Maret 2011. Wakil Bupati Tana Toraja, Ibu Adelheid Situru yang membuka Diklat Prajabatan ini memberikan sambutannya bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional.. oleh karenanya kualitas, profesionalisme dan kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam mengemban tugas di lingkungan kerjanya masing-masing, sangat dibutuhkan.
Pelaksanaan Diklat prajabatan bagi CPNS merupakan upaya peningkatan SDM dan profesionalisme aparat. ''Kita harapkan melalui Diklat ini, CPNS dapat menjadi kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas,'' jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Tana Toraja, Very Bitticaca SE MPd dalam laporannya menyebutkan, peserta Diklat Prajabatan 2011 ini diikuti 144 CPNS 2009 yang diangkat melalui jalur honorer.
Prajabatan itu dibagi empat angkatan. Pertama CPNS golongan III sebanyak 33 orang pada 16 Maret hingga 7 April.
Angkatan kedua CPNS golongan I dan II diikuti 40 orang pada 19 Maret hingga 7 April. Angkatan ketiga 40 orang dan angkatan keempat 33 orang pada 25 Maret hingga 13 Mei mendatang.
Ikut hadir dalam pembukaan Prajabatan ini Kepala Badan Diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Prop. Sulawesi Selatan, Bapak Imran.
BACA SELENGKAPNYA..

Selasa, 15 Maret 2011

Enos Karoma Menguat Sekkab

MAKALE-- Tiga orang calon Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tana Toraja yakni Enos Karoma SE MH, Maiyer Dengen SE MSi, dan P Karaeng. Dari tiga calon Sekkab Tana Toraja itu, berbagai pihak memprediksi yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan karir tertinggi bagi seorang PNS itu adalah Enos Karoma.
Ketiga nama yang dikirim bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung ke Propinsi Sulsel untuk proses jabatan Sekab defenitif Kabupaten Tana Toraja adalah merupakan pejabat senior. Maiyer Dengen misalnya saat ini adalah kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Tana Toraja. Sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala DPKKAD, Tana Toraja Maiyer Dengen pernah menduduki jabatan Asisten Administrai Umum Pemkab Tana Toraja.
Sementara, P Karaeng sendiri saat ini selain sebagai staf ahli bupati bidang hukum di Pemkab juga adalah Plt Kadis Pertambangan Kabupaten Tana Toraja. Sebelum menduduki jabatan itu, P Karaeng adalah mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tana Toraja. Sehingga keduanya dinilai layak untuk menduduki jabatan Sekab Tana Toraja ke depan.
Namun berbagai pihak memprediksi bahwa dari tiga calon sekab Tana Toraja tersebut yang paling berpeluang adalah Enos Karoma SE MH.
Alasannya karena Enos Karoma, merupakan pejabat paling senior dalam jajaran Pemkab Tana Toraja dibandingkan dua nama calon lainnya. Misalnya Enos Karoma, pernah menduduki jabatan Camat, kepala Bagian di Sekretariat Daerah sebelum menduduki jabatan Eselon dua sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Asisten Pemerintahan di Pemkab Tana Toraja. Juga sejak setahun lalu, Enos Karoma menduduki Plt Sekab Tana Toraja menggantikan Theopilus Allorerung.
"Kami kira Pak Enos Karoma, yang akan menduduki jabatan defenitif Sekab Tana Toraja. Itu karena dari semua yang diusulkan Pak Enos Karoma yang paling senior dan juga saat ini sebagai Plt Sekab," ungkap sejumlah PNS dalam lingkungan Pemkab Tana Toraja, pada koran ini kemarin.
Sementara itu, Enos Karoma ketika dihubungi koran ini terkait dengan prediksi tersebut enggan menanggapinya. Enos Karoma yang juga mantan Camat Mengkendek itu hanya menyerahkan sepenuhnya kepada proses yang tengah berjalan dan sesuai penilaian Tim Baperjakat Propinsi Sulawesi-Selatan.
"Pak Maiyer Dengen dan P.Karaeng itu memang yunior dari Saya, karena keduanya adalah mantan bawahan saya dulu. Tetapi yang pasti bahwa keduanya juga punya kemampuan untuk menduduki jabatan ini, dan saya bangga itu. Tetapi kita serahkan saja kepada proses," singkatnya pada koran ini. (kim/ikh)
BACA SELENGKAPNYA..

Senin, 14 Maret 2011

37 Anggota Dewan Tana Toraja Periode 1999 - 2004, mengembalikan uang


Sebanyak 37 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Toraja periode 1999 – 2004 yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi, mengembalikan sebagian dana yang mereka ambil. Pengembalian dana tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang bergulir di Kejaksanaan Negeri Makale di Sulawesi Selatan.
Pengembalian itu sifatnya hanya meringankan hukuman. Perbuatan pidananya akan tetap diproses oleh Pengadilan Negeri,” Ungkap Adrianus, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksanaan Negeri Makale. Uang yang mereka kembalikan yaitu dana pemberdayaan perempuan pada 2002 sebesar 360 juta dan pengadaan barang dan jasa 2003 sebesar 634,8 Juta.
Sedangkan uang yang belum dikembalikan adalah anggaran biaya mobilitas senilai Rp. 1,6 Milliar pada 2002. Semua dana itu bersumber dari anggaran daerah. Para tersangka tersebut empat diantaranya Pither Sosang, Bara’ Allo Tambing, Dede Sudirman, dan Philipus Tandirerung (almarhum).
Adapun lima tersangka lainnya, MG. Lebang, Yosafat, Y. T. Paonganan, M.R Patila dan J.K. Tondok. Mereka ini masih menjadi anggota Dewan. Yosafat dan MG Lebang menjadi wakil rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk tersangka yang meninggal uang dikembalikan oleh ahli warisnya,” kata Adrianus. Beberapa hari yang lalu, tepatnya selasa, 7 Maret Kejaksaan kembali memeriks mereka. “Pada pemeriksaan tersebut paea tersangka bersaksi untuk diri mereka sendiri,” Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Makale Paris Pasaribu.
BACA SELENGKAPNYA..

Minggu, 13 Maret 2011

Theofilus Hidupkan Gotong Royong

MAKALE-- Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung SE menghidupkan kembali budaya gotong royong yang mulai 'punah'. Selama sebulan, pemerintah bersama masyarakat melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan.Untuk mengawali Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kabupaten Tana Toraja tahun 2011 dilaksanakan kerja massal kebersihan lingkungan kota Makale, Jumat kemarin.
Para PNS dari seluruh SKPD bersama masyarakat turun tangan untuk melakukan kebersihan lingkungan, termasuk sungai.
Menurut Wakil Ketua PKK Kabupaten Tana Toraja, Dra Dice Kondorura MH, kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama satu bulan ke depan. Berbagai kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan akan dilaksanakan dipimpin Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung, SE dan ketua tim penggerak PKK Tana Toraja, Ny Yuriana Allorerung.
"Kegiatan yang akan kita lakukan antara lain, kerja bhakti, pelayanan KB dan kesehatan sunatan massal. Juga menanam bibit pohon pada poros Makale dan Makale Utara, lomba pasar desa, cerdas cermat bagi kader PKK, lomba administrasi PKK, lomba UP2K, lomba Posyandu, lomba makanan tambahan balita dan lansia," tandasnya pada koran ini.
Khusus kebersihan lingkungan di Makale, Jumat kemarin sebagai wujud kegotongroyongan masyarakat bersama para PNS,mereka secara bersama-sama memerangi sampah. Seluruh saluran air dan sungai yang terdapat di dalam kota Makale dibersihkan termasuk lokasi pasar Makale. Nampaknya seluruh elemen masyarakat menyadari akan kondisi kebersihan lingkungan yang terbilang jorok.
"Ini baru awal yang kita lakukan, kita berharap agar gerakan ini akan menjadi kesadaran masyarakat hingga masyarakat yang ada di pedesaan," paparnya.
Dijelaskan Dice Kondorura bahwa dasar pelaksanaan kegiatan HKG, BBGRM ini sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No.411.3/109/SJ tanggal 13 Januari 2011. 
 
Sumber : Palopo Pos Edisi : 12 Maret 2011
BACA SELENGKAPNYA..

Kamis, 10 Maret 2011

Bupati Diminta Jadi Intel Gerindra

MAKALE-- Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE diminta menjadi intel terhadap aktifitas Pengurus DPC Partai Gerinda Tana Toraja. Bupati diminta melaporkan Pengurus DPC Partai Gerindra jika ada kegiatannya yang merugikan masyarakat Bumi Lakipadada.
Harapan tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi-Selatan, H Andi Rudiyanto Asapa SH MH dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus DPC Partai Gerindra Tana Toraja, Selasa siang kemarin di Gedung wanita Makale.

Pengurus yang dilantik adalah DR Ir Marcellus Rantetana MSc sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tana Toraja, didamping Esra Sonda Bassa sebagai Sekretaris dan Mery Rante Allo sebagai Bendahara DPC Partai Gerindra Tana Toraja.
Menurut Andi Rudiyanto Asapa yang juga bupati Sinjai itu, bahwa seluruh aktivitas Pengurus dan kader Partai Gerindra harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengurus Partai Gerindra diminta bersinergi dengan program pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Kami minta pak bupati jadi intel terhadap kegiatan pengurus DPC Partai Gerindra Tana Toraja. Kader Partai Gerindra harus bersama Pemerintah untuk mensejehterakan masyarakat Daerah Tana Toraja," harapnya disambut tepuk tangan.
Asapa berjanji akan selalu menanyakan kepada bupati terkait program dan kegiatan yang dilakukan pengurus DPC Partai Gerindra beserta jajarannya di Tana Toraja. Jika ada Pengurus Partai Gerindra yang ternyata merugikan masyarakat, Andi Rudiyanto Asapa berjanji akan menindak anggotanya. Itu penting, agar Partai Gerindra Tana Toraja dapat membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat.
"Setiap kami rapat dengan Pak Bupati di Gubernuran, pasti kami akan
tanya beliau (bupati, red) mengenai kegiatan Pengurus DPC Partai Gerindra Tana Toraja. Kami minta agar Pengurus Partai Gerindra Tana Toraja membuat konsep dan program kegiatan yang jelas kemudian disampaikan kepada bupati untuk diproses bersama DPRD Tana Toraja," tandas Asapa.
Sebelumnya, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, SE dalam sambutannya juga mengajak Partai Gerindra Tana Toraja untuk bahu-membahu dengan Pemerintah membangun Tana Toraja. Bupati meminta agar semua Partai Politik termasuk Partai Gerindra menjadikan Tana Toraja sebagai daerah garapan bersama dan medan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat
"Mari kita jadikan Tana Toraja sebagai daerah garapan bersama, melakukan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mewujudkan demokrasi di Tana Toraja," harap bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, SE.
Juga sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Tana Toraja, Marcellus Rantetana dalam sambutannya seusai dilantik berjanji akan bahu-membahu dengan Pemkab Tana Toraja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Marcellus Rantetana berjanji akan membuat program yang konkrit untuk kepentingan pembangunan Tana Toraja ke depan.
"Partai Gerindra akan bahu-membahu dan membuat program yang konkrit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tana Toraja," janjinya
BACA SELENGKAPNYA..

Rabu, 09 Maret 2011

Tana Toraja Perluas Jaringan Ke Pusat

MAKALE – PemKab Tana Toraja mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengadakan perluasan jaringan sampai ke pemerintah pusat. hal ini adalah dalam rangka mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan Pemkab Tana Toraja, sebagai daerah pariwisata. Demikian disampaikan Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung,SE

“pemerintah sedang berupaya memperkuat jaringan hingga ke pusat (Jakarta.red). kami sedang beupaya untuk membangun jaringan dengan beberapa Direktorat Jendral seperti Dirjen cipta karya, dirjen Tujuan pariwisata, dirjen kementrian daerah tertinggal, dirjen perikanan darat, serta dirjen perdagangan dalam negeri,” jelas Theofilus.

Theofilus Allorerung, SE mengatakan bahwa perluasan jaringan sampai ke pusat ini demi menambah dukungan pemerintah pusat dalam rangka merealisasikan program-program pembangunan di Tana Toraja.

Sebagai contoh, salah satu program pemkab Tana Toraja saat ini adalah membangun jaringan air bersih di seluruh lembang dan kelurahan. Pembangunan jaringan air bersih di 159 Lembang dan kelurahan di Tana Toraja tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah. sehingga dengan demikian, maka dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari pusat demi merealisasikan program tersebut. diharapkan bahwa dengan adanya jaringan ke Dirjen Cipta Karya pemerintah daerah akan mendapatkan dukungan tehnis untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan transportasi penyediaan air bersih di lembang dan kelurahan tersebut.

“Pemerintah pusat harus diyakinkan bahwa kebutuhan dan potensi daerah di Kab. Tana Toraja sangat besar. sehingga dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan,’ ujar Theofilus.
BACA SELENGKAPNYA..

Selasa, 08 Maret 2011

Keterangan Saksi Untungkan AP Popang


MAKALE-- Posisi mantan Wakil Bupati Tana Toraja, Andarias Palino (AP) Popang, dalam kasus dugaan korupsi APBD Tana Toraja 2003-2004 sedikit diuntungkan. Hasil pemeriksaan saksi dalam sidang lanjutan di PN Makassar, Selasa, 1 Maret menyebutkan bahwa alokasi anggaran berupa bantuan keuangan dalam kasus tersebut sudah sesuai aturan.

Aliran dana untuk 40 anggota DPRD Tana Toraja sebesar Rp600 juta, yang kemudian digunakan legislator untuk kegiatan sosialisasi pemilu di seluruh kecamatan itu, sudah masuk bagian dari kegiatan tidak tersangka.
Mantan Kepala Bagian Keuangan Tana Toraja, Johannes Yetosi Endek Allo, menjelaskan, peruntukan dana tak tersangka meliputi bencana alam, bantuan sosial, dan kegiatan tidak tersangka lainnya. "Penggunaan dana tak tersangka itu sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah. Bantuan kepada anggota dewan dan parpol termasuk kegiatan yang tidak disangka-sangka," kata Johannes.

Apalagi menurut dia, peruntukan dana tak tersangka dalam mata anggaran APBD memang tidak ditentukan sejak awal. Dana tak tersangka, kata dia, diperuntukkan bagi kegiatan yang sifatnya tidak terduga. Sepanjang kegiatan dimaksud dianggap penting bagi daerah. "Namanya dana tak tersangka, jadi tidak direncanakan sebelumnya," kata Johannes.

Dia juga menjelaskan, permintaan bantuan yang diajukan kepada bupati, tidak harus melalui pengetahuan terdakwa. "Bisa dari bupati langsung kepada Bagian Keuangan," katanya.

Selain menghadirkan mantan Kabag Keuangan Tana Toraja, jaksa juga menghadirkan mantan verifikator keuangan, Daud Tupa'biri dan mantan Bendahara Tana Toraja, Yohannis Napan.

Dalam kasus dugaan korupsi APBD Tana Toraja yang merugikan negara Rp1,6 miliar, Popang dianggap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dana tak tersangka di Sekretariat Pemkab Tana Toraja 2003-2004.
BACA SELENGKAPNYA..

Senin, 07 Maret 2011

Dukung Makale Bersinar, PKK Gelar Aneka Lomba

MAKALE -- Menjadikan Kota Makale bersih dan indah bukan pekerjaan mudah. Perlu didukung kesadaran masyarakat bahwa hidup bersih bagian dari sehat.

Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung pekan lalu telah mendeklarasikan Makale Bersinar. Program ini melibatkan sinergitas dinas, badan, kantor serta PKK. Utamanya dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Tator, Ny Yariana Allorerung didampingi Sekretarisnya, Dice Kondorura menjelaskan, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39 berlangsung sebulan penuh. Mulai 11 Maret di Plaza Kolam Makale, dan berakhir 21 April 2011 di Gedung Wanita Makale. ''Kegiatan ini dirangkai peringatan Bulan Bakti Gotong Royong an Hari Kartini,'' kata Yariana di Kafe PKK Makale, Jumat (4/3).
Sinergitas unit kerja lingkup Pemkab Tator dengan Tim Penggerak PKK, menurut Yariana, juga diwujudkan dalam bentuk gerakan tanam pohon. Dimulai di Kelurahan Sarira, perbatasan Tator dan berakhir di Kelurahan Botang, 12 Maret 2011.
Selain itu, juga dilaksanakan pelayanan KB, kesehatan dan sunatan massal di 10 kecamatan, utamanya di wilayah masyarakatnya masih kategori prasejahtera.
''Kita juga menggelar lomba pot bunga antarbidang dan unit kerja, dengan kriteria kebersihan ruang kerja kepala bidang, ruang kantor dan lingkungan serta kualitas kembang dan kerapian,'' terangnya.
Ada pula lomba pemanfaatan pekarangan atau HATINYA PKK. Termasuk lomba makanan tambahan kepada balita dan lansia berbahan pangan lokal. Juga sosialisasi prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), cerdas cermat antarkader PKK dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Yang menarik dari kegiatan ini, menurut Dice Kondorura, adalah lomba karya tulis kader PKK. Temanya, Peranan PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.
''Karya tulis tersebut akan dimediakan, karena merupakan krestifitas kader dan jarang dilakukan daerah lain,'' jelas Dice.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Haris Paridi secara terpisah menjelaskan, penanaman pohon merupakan bagian dari program PKK. Ada sekitar 2.000 pohon yang akan ditanam di lokasi sepanjang 15 kilometer.
''Penanaman pohon ini diprioritaskan di lahan pinggir jalan raya, dengan harapan menambah indahnya pemandangan dan suasana lingkungan Makale yang sedang bersinar. Ada aneka ragam bibit yang disiapkan,'' ujar Haris.
BACA SELENGKAPNYA..

Guru SDN 102 Makale Belajar di Korsel

MAKALE-- Pemkab Tana Toraja tengah membangun kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel) di bidang pendidikan dan pariwisata. Untuk bidang pendidikan, Korsel akan menulis bahasa Toraja ke dalam aksara Korea dan membantu sarana prasarana pembelajaran serta tenaga pendidik di Toraja.
Tim Korsel yang dipimpin, Prof Ho Young Lee, dari Seoul National University, Depertement Of Linguistic, Korsel telah mengunjungi SDN 102 Makale 5, Senin lalu. Menurut Kadisdik Tana Toraja, Yohanis Titting SPd M.Min, kunjungan itu untuk melakukan pembicaraan berbagai teknis pelaksanaan kerja sama. Sejumlah guru SDN 102 Makale 5 akan dibelajarkan di Korsel, khususnya belajar aksara Korea.
Setelah mereka belajar aksara Korea dan pulang ke Indonesia, para guru tersebut akan menulis bahasa Toraja dengan menggunakan Aksara Korea. Para guru tersebut berada di Korsel selama beberapa bulan, setelah kembali mereka akan memperkenalkan aksara Korea dan menulis bahasa Toraja ke dalam aksara Korea.
Untuk merealisasikan kerja sama itu, Pemkab Tana Toraja membentuk tim melibatkan instansi terkait, seperti disdik, dispar, bappeda, dan dishub, tim ini dikoordinir asisten ekonomi dan pembangunan (ekbang) Setdakab Tana Toraja. 

Sumber : Palopo Pos Edisi : Senin, 7 Feb - 2011
BACA SELENGKAPNYA..

Sabtu, 05 Maret 2011

PEREMPUAN DAN LINGKUNGAN

Sejak awal sejarah manusia, perempuan pada dasarnya telah memberikan kontribusi kepada konservasi, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Di seluruh dunia mereka memainkan peran berbeda dari laki-laki: dalam mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan, dalam mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, dalam pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat mereka menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan yang tepat.

Komitmen, keberanian, ketahanan dan kesabaran dari jutaan individu dan kelompok perempuan terorganisir di lingkungan mereka adalah luar biasa: ilmuwan perempuan, aktivis perempuan dan perempuan lokal di pedesaan dan perkotaan. Hari demi hari mereka melakukan tugas produksi dan reproduksi mereka, melanjutkan hubungan antara manusia dan lingkungan fisik, sehingga mendemonstrasikan pemahaman mendalam dan pengetahuan teknis mengenai karakteristik ekologi dari lingkungannya :

Ruth Lilongula dari Solomon Islands: “Keanekaragaman hayati adalah sangat inti dari keberadaan kami dalam komunitas kami. Anda tidak dapat mengatakan berapa dolar nilainya karena ini adalah budaya dan kelangsungan hidup kami. Dalam konteks ini keanekaragaman hayati yang tak ternilai… Kami menghargai lingkungan sebagai identitas kami, seperti halnya kami dan warisan yang diberikan kepada kami ... lingkungan kami berarti banyak hal, sebuah kelas, apotik, dan supermarket.” (UNEP/IT, 1999)

“Mungkin tidak ada kelompok masyarakat yang lebih terpengaruh oleh kerusakan lingkungan hidup dibandingkan perempuan miskin desa. Setiap subuh mereka harus berjalan kaki sangat jauh untuk mencari bahan bakar, makanan dan air. Tidak masalah jika perempuan itu sudah tua, muda atau hamil: kebutuhan rumah tangga yang sangat penting harus terkumpul setelah hari yang melelahkan, setiap waktu lebih lama dan lebih membosankan….”(CSE 1985: 172)

Ini hanya beberapa contoh dari banyak sekali yang menunjukkan interaksi perempuan dengan lingkungan. Namun: Diskusi tentang Perempuan dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan masih sangat terbatas - dengan beberapa pengecualian. Pengetahuan perempuan dan minat mereka sering diabaikan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta dalam sains dan teknologi; akses ke dan kontrol atas sumber daya terbatas dan terancam; kesehatan dan kesejahteraan mereka adalah yang paling banyak terkena pencemaran dan kerusakan lingkungan.


Sawah Kering, Ratusan Wanita dari Pantura Pungut Sisa Sayuran; Perempuan Pantura Tak Pernah Menyerah. Demikian judul liputan berturut-turut di halaman satu Kompas (1-2/9/3). Meskipun bukan berita baru, berita ini tetap membuat miris. Diberitakan ratusan perempuan dari pantura Jawa Barat beramai-ramai menjadi pemungut sisa sayuran atau buruh pemetik cabai di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Apa yang menimpa perempuan pedesaan? Mengapa kemiskinan menjadi wajah perempuan? Mengapa di bumi yang kaya raya ini, perempuan terjerembab dalam kemiskinan?

Dalam skenario pembangunan patriarki di mana pertumbuhan ekonomi menjadi panglima, nasib rakyat tergantung pada kekuatan modal dari negara maju. Neoliberalisme dengan resep dasar deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi sekilas tidak bermakna. Tetapi, implementasi resep ini adalah hegemoni pasar, kekerasan, penindasan, monopoli pasar, aturan perdagangan, pemaksaan pendekatan seragam, dan masif.

Revolusi Hijau sejak tahun 1960-an awalnya berhasil mengantar Indonesia sebagai negara swasembada beras tahun 1984. Sepuluh tahun kemudian, hingga detik ini, kita kembali mengimpor beras. Jelaslah, kita mengalami kerugian material tak terhingga, begitu pula yang imaterial. Kini pertanian tergantung pada teknologi yang diproduksi oleh perusahaan multinasional. Tanah terdegradasi dan mata rantai kehidupan rusak. Sementara harga pupuk makin mahal, harga gabah jarang naik secara signifikan.

Dampak bagi perempuan

Kenyataan menunjukkan, eksploitasi lingkungan secara langsung dan khas berdampak pada perempuan. Kisah ratusan perempuan di atas adalah sepenggal kisah miskinnya perempuan dalam arti luas. Revolusi Hijau memaksa penggunaan bibit unggul sehingga pemilihan bibit yang tadinya dikuasai perempuan kini tersingkir. Pemaksaan jenis tanaman tertentu meminggirkan perempuan karena pengetahuannya atas keanekaan tanaman tidak lagi dihargai. Ditambah mekanisasi intensif, mengabaikan eksistensi perempuan karena tidak diperhitungkan kapasitas, kemampuan, dan struktur tubuhnya.

Penggunaan huller, menyingkirkan pemakaian ani-ani, diganti sabit yang lebih berat sehingga perempuan kehilangan atau bertambah beban pekerjaannya. Perempuan tersingkir ketika peralatan modern diperkenalkan dan diasosiasikan dengan peran laki-laki, sementara akses perempuan pada pengambilan keputusan tetap tak ada.

Demi bertahan hidup, perempuan menjadi buruh tani dengan beban kerja berlebih, upah minim, dan risiko kerja tinggi. Perempuan kemudian terdesak bekerja di sektor yang tak terlindungi dan eksploitatif, yaitu dengan bermigrasi. Inilah yang menjelaskan mengapa kantong kemiskinan pedesaan juga menjadi daerah asal buruh migran, pekerja seks, dan pekerja sektor informal. Perempuan bermigrasi mencari kerja meningkat tajam dalam dekade terakhir. Umumnya terjerembab menjadi korban perdagangan. Selain itu, dalam berbagai konflik lingkungan, perempuan menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan.
(*)ivon_getrida BACA SELENGKAPNYA..

Jumat, 04 Maret 2011

Tidak Benar Pupuk Gratis Diperjualbelikan

MAKALE-- Isu yang menyebutkan adanya penyelewengan terhadap bantuan pupuk Gratis dari pemerintah pada tahun 2010, dibantah oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), Bpk Marthen Biu. isu yang merebak adalah bahwa bantuan pupuk gratis tersebut telah diperjual belikan. ditegaskan oleh Kepala BKPP Tana Toraja bahwa bantuan pupuk gratis dari pemerintah tersebut tidak pernah diperjual belikan.

"Memang di akui ada beberapa pupuk gratis yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat atau terlantar" akunya.
ditambahkan Marthen "Kami tidak pernah menyaluran pupuk gratis kepada masyarakat. Karena itu bukan urusan BKPP Tana Toraja," tepis Marthen serius.
Apalagi, kalau ada tudingan yang menyebutkan bahwa penyaluran pupuk gratis itu kemudian diduga dijual ke petani oleh oknum di BKPP Tana Toraja. Marthen Biu menyesalkan tudingan yang tidak berdasar itu, karena akibat tuduhan itu nama baiknya bisa rusak.
"Sekali lagi, tidak ada penyaluran pupuk gratis oleh BKPP Tana Toraja. Terlebih kalau kami dituding menjual pembagian pupuk gratis itu kepada petani, sama sekali tidak benar," papar Marthen.
Untuk diketahui sebelumnya, seperti dilansir koran palopo pos edisi pekan lalu, Abdul Latif Jaelani Hasibuan membeberkan temuannya di lapangan terkait pupuk gratis.
Dalam pengamatannya di lapangan, Hasibuan mengaku menemukan tumpukan pupuk di pos ronda dan di kolong rumah warga yang diduga bantuan pupuk gratis untuk petani dengan kondisi yang sudah rusak karena tidak digunakan petani.
Terkait dengan itu, Hasibuan sangat menyesalkan kejadian itu, karena pupuk ternyata tidak dimanfaatkan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Hasibuan lalu menduga bantuan pupuk gratis itu, selain salah sasaran juga diduga pupuk itu tidak sesuai kebutuhan masyarakat petani.
"Kami tidak katakan pupuk itu diperjualbelikan oleh oknum BKPP Tana Toraja. Tetapi yang pasti bahwa ada pupuk bertumpuk di pos ronda dan kolong rumah warga yang kami duga itu bantuan pupuk gratis kepada petani," tandas Hasibuan.
Bantuan pupuk disalurkan pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang dikelola masyarakat. "Kami tidak pernah menduga atau mengeluarkan pernyataan seperti itu," elaknya.
BACA SELENGKAPNYA..

Rabu, 02 Maret 2011

DISKUSI TERBUKA MENUJU MAKALE "BERSINAR"

Diskusi terbuka menuju Makale "BERSINAR" (Bersih, Indah, Nyaman dan Religius) telah dilaksanakan kemarin, Senin 1 Maret 2011 bertempat di Gedung Wanita. Diskusi ini dihadiri sekitar 150 orang yang terdiri dari Muspida, anggota DPRD, SKPD dalam lingkup Pemkap Tana Toraja, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, sekolah, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam pidatonya pembukaannya, Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung,SE, mengatakan bahwa sangat mensupport kegiatan ini dan mengharapkan ini menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan berjanji akan memberikan dana sebesar 200 juta rupiah sebagai reward untuk lingkungan yang terbersih yang mana penilaiannya akan dilakukan sepanjang tahun.

Diskusi ini merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan Gerakan Makale Bersinar dan bertindak sebagai fasilitator diskusi Ir. Petrus Nari Toding,M.Si. Diskusi terbuka ini bertujuan untuk sharing mengenai permasalahan lingkungan kususnya sampah yang ada di kecamatan Makale, merumuskan tekad bersama dalam memerangi sampah dan menjaga lingkungan serta mewujudkan strategi dan rencana kerja bersama. (*ivon_getrida) BACA SELENGKAPNYA..

Bupati Ajak Nonton LPI

MAKALE-- Bupati Tana Toraja Theopilus Allorerung SE dan Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi SE menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tahun 2011. Buktinya, kedua pimpinan daerah tersebut selalu aktif menyaksikan pertandingan sepakbola antar pelajar itu di Lapangan Ulusalu, Kecamatan Saluputti

Selasa, 1 Maret kemarin, baik Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE maupun Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, SE kembali nampak menyaksikan secara langsung laga antara kesebelasan SMKN I Makale, berhadapan kesebelasan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Makale, dan antara kesebelasan SMAN I Rantetayo dengan kesebelasan SMK Pati Makale.
Bahkan Bupati akan mengajak para Muspida dan para kepala SKPD se Tana Toraja untuk menyaksikan secara langsung di laga terakhir Grop D yakni antara kesebelasan SMAN 2 Makale akan berhadapan dengan SMA Kristen Makale serta SMA Katolik Makale akan bertemu SMKN I Saluputti yang dijadwalkan Rabu hari ini.
"Besok kami akan ajak semua kepala SKPD dan masyarakat untuk menyaksikan secara langsung laga Grop D yang merupakan laga terakhkir di babak penyisihan LPI. Kami sangat bangga melihat permainan para kesebelasan dan ini membuktikan bahwa LPI akan mampu menjaring bibit sepak bola di Tana Toraja," tandasnya.
BACA SELENGKAPNYA..