Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan daerah akan menelusuri kasus kantor Bupati yang akan dieksekusi. Hal ini dilakukan sebagai respon atas kasus yang terjadi di daerah.
Penelusurun yang akan dilakukan oleh DPRD mulai dari proses awal hingga proses hukum yang terjadi. Rencana penelusuran DPRD ini ditegaskan dalam rapat Komisi I dengan Pemerintah Daerah pada hari Selasa (12/4/11) di ruang Komisi I.
“Kita (DPRD ) akan menelusuri kasus ini mulai dari proses awal hingga proses hukum yang terjadi saat ini,” tegas Semuel Eban saat memimpin rapat Komisi I.
Ditamhkan politisi PDI Perjuangan ini, bahwa untuk memenuhi putusan MA dengan ganti rugi sebesar Rp6 M lebih yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih daluhu harus melakukan koordinasi dengan BPK, Depdagri, dan Menkeu.
BACA SELENGKAPNYA..
