Rencana eksekusi paksa tanah lokasi Kantor Bupati Tana Toraja blok satu sesuai penetapan Pengadilan No.5/Pen.Pdt.X/2011 yang semula dijadwalkan Senin (11/4) batal dilaksanakan Pengadilan Negeri Makale. Ini karena Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, tidak berada di tempat.
Meskipun tim eksekutor dipimpin langsung Ketua Pengadilan HR Patongloan sudah tiba di lokasi bersama ketua panitera Panoto SH dan staf serta berkas lainya untuk dibacakan, eksekusi ahirnya batal setelah koordinasi dengan Wakil Bupati Adelheid Sosang.
Belum jelas penyebab utama dibatalkan eksekusi lokasi kantor bupati. Kabag hukum Setda Tana Toraja Marten Sirenden kepada BKM tidak merinci secara jelas.
Yang jelas bangunan di atasnya adalah fasilitas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada mayarakat. "Selain itu juga pemerintah daerah masih menempuh jalur hukum yaitu upaya kasasi ke Mahkamah Agung," kata Marten Sirenden.
Pensehat hukum penggugat keluarga Sambolinggi Antonius T Tulak SH, dikonfirmasi menjelaskan bahwa lokasi kantor bupati baru Tana Toraja khusus blok satu eks kantor DPRD dibangun habiskan anggaran Rp 9.229.400.000, sejak dalam perkara sudah tiga kali dimenangkan kliennya keluarga Sambolinggi.
Dibuktikan tiga putusan keluar tetap mulai dari Pengadilan Negeri Makale No. 09/PDT.G/2007 tanggal 13 November 2007 dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.37/PDT/2008 tanggal 18 November 2008, serta putusan Mahkamah Agung (MA) No.1741 /K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010. "Ketiganya dimenangkan keluarga Sambolinggi," lanjut Antonius SH.
Atas kemenangan itu, keluarga Sambolinggi menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 6 milyar. Makanya dia menilai, eksekusi akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Makale Senin (11/4) itu sudah tepat meskipun akhirnya batal.
"Bahkan kami mendesak Pengadilan Negeri Makale segera melakukan upaya eksekusi paksa," tutur Antonius.
Sumber : Berita Kota Makassar
BACA SELENGKAPNYA..
Meskipun tim eksekutor dipimpin langsung Ketua Pengadilan HR Patongloan sudah tiba di lokasi bersama ketua panitera Panoto SH dan staf serta berkas lainya untuk dibacakan, eksekusi ahirnya batal setelah koordinasi dengan Wakil Bupati Adelheid Sosang.
Belum jelas penyebab utama dibatalkan eksekusi lokasi kantor bupati. Kabag hukum Setda Tana Toraja Marten Sirenden kepada BKM tidak merinci secara jelas.
Yang jelas bangunan di atasnya adalah fasilitas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada mayarakat. "Selain itu juga pemerintah daerah masih menempuh jalur hukum yaitu upaya kasasi ke Mahkamah Agung," kata Marten Sirenden.
Pensehat hukum penggugat keluarga Sambolinggi Antonius T Tulak SH, dikonfirmasi menjelaskan bahwa lokasi kantor bupati baru Tana Toraja khusus blok satu eks kantor DPRD dibangun habiskan anggaran Rp 9.229.400.000, sejak dalam perkara sudah tiga kali dimenangkan kliennya keluarga Sambolinggi.
Dibuktikan tiga putusan keluar tetap mulai dari Pengadilan Negeri Makale No. 09/PDT.G/2007 tanggal 13 November 2007 dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.37/PDT/2008 tanggal 18 November 2008, serta putusan Mahkamah Agung (MA) No.1741 /K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2010. "Ketiganya dimenangkan keluarga Sambolinggi," lanjut Antonius SH.
Atas kemenangan itu, keluarga Sambolinggi menuntut ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 6 milyar. Makanya dia menilai, eksekusi akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Makale Senin (11/4) itu sudah tepat meskipun akhirnya batal.
"Bahkan kami mendesak Pengadilan Negeri Makale segera melakukan upaya eksekusi paksa," tutur Antonius.
Sumber : Berita Kota Makassar
